Sekjen MUI Sarankan Bantuan Pemerintah untuk Rakyat Bukan Berupa Barang tapi Uang

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas turut menyesalkan soal adanya kementerian yang diungkap Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum maksimal menyerap anggarannya.

"Hal ini tentu saja sangat kita sesalkan karena akibat dari tindakan tersebut telah memperburuk citra dari pemerintah terutama dalam hal ini adalah presiden karena dampak dari tindakan mereka tersebut telah memperburuk keadaan ekonomi rakyat," jelas Anwar Abbas melalui keterangannya, Senin (29/6/2020).

Abbas menambahkan, bagaimana mungkin ekonomi rakyat bisa didorong bila tidak ada daya beli. Tanpa adanya peningkatan daya beli, maka tentu produktivitas masyarakat tidak akan bisa dipacu.

"Hal ini tentu saja sangat-sangat beliau (Jokowi) sesalkan karena semestinya para pembantu (menteri) beliau tersebut sudah tahu apa yang akan dilakukan, tetapi ternyata tidak demikian. Dan hal ini tentu saja telah membuat sang presiden benar-benar menjadi jengkel," katanya.

Untuk itu, dikatakan Abbas, para menteri hendaknya benar-benar tersentak dengan pernyataan presiden tersebut dan secepatnya melakukan langkah-langkah strategis dan inovatif memperbaiki keadaan ekonomi rakyat. Sehingga daya beli masyarakat diharapkan bisa meningkat.

"Untuk itu agar tujuan tersebut bisa cepat terwujud maka kita harapkan agar bantuan-bantuan dari pemerintah terhadap rakyat miskin tidak diberikan berupa barang, tapi berupa uang," usul Abbas.

Dengan bantuan berupa uang tunai, maka masyarakat bisa berbelanja ke warung-warung kecil di samping atau sekitar rumahnya. Sehingga kehidupan ekonomi dari rakyat kecil benar tertolong.

"Dan itulah yang kita harapkan," tandas Abbas.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya, Presiden Jokowi meluapkan kemarahannya kepada para menteri karena dinilai tidak maksimal menangani persoalan akibat pandemi virus corona Covid-19.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyoroti soal penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan. Menurut dia, anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp 75 triliun, namun yang dicairkan baru 1,53 persen.

Padahal, anggaran yang dibelanjakan kementerian akan membuat uang beredar di masyarakat semakin banyak dan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.

Selain bidang kesehatan, Jokowi juga menyinggung penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang belum maksimal 100 persen. Dia meminta para menterinya bekerja lebih keras untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga industri manufaktur dan padat karya.

"Beri prioritas pada mereka supaya enggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," ucap Jokowi.