Tanggapan Gubernur Banten soal RK Ingin Kepala Daerah Diperiksa Terkait Kerumunan di Soetta

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) meminta keadilan agar seluruh kepala daerah yang lokasinya terjadi kerumunan saat kedatangan Muhamad Rizieq Shihab (MRS) diperiksa oleh polisi. Hal itu disampaikan RK pada Rabu, 16 Desember 2020, usai memberikan keterangan di Mapolda Jabar.

Salah satunya di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), yang wilayah masuk ke Tangerang, Banten. Sehingga RK meminta kepala daerahnya harus dimintai keterangan.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) pun membuat video pernyataan sikap dan mengunggahnya di akun YouTube resminya. Walikota Tangerang dua periode itu memilih bekerja dibandingkan menanggapi pernyataan Kang Emil di Mapolda Jabar.

"Saya mau bekerja. Jadi masyarakat jangan terpengaruh terhadap komentar-komentar tidak produktif," kata Wahidin Halim, melalui Chanel YouTube resminya di Gubernur Banten Wahidin Halim, dikutip Rabu, 16 Desember 2020.

Masih dalam Chanel YouTube resminya, WH menjelaskan kalau kerumunan yang terjadi merupakan tanggung jawab pengelola bandara Soetta. Sehingga pihak kepolisian tidak bisa memeriksa kepala daerah.

Begitu pun penerapan dan pemberlakuan protokol kesehatan (prokes) covid-19, menjadi tanggung jawab pengelola bandara hingga pemerintah pusat.

"Terkait kerumunan di bandara itu adalah menjadi otoritas bandara Soekarno Hatta, yang tidak bisa di intervensi oleh pemerintah setempat atau pemerintah provinsi. Protokol kesehatan pun mengacu pada BNPB, yang menangani dan berbagai tata laksana protokol kesehatan itu, mereka mengikuti instruksi dari pemerintah pusat," terangnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dia menganggap aneh jika ada orang yang mengaitkan tanggung jawab kerumunan di bandara Soetta, kepada kepala daerah setempat.

Terlebih, Wahidin Halim mengaku tidak mengetahui jadwal kedatangan dan kepulangan MRS berikut massanya di bandara Soetta.

"Aneh kalau ada orang selalu mengait-ngaitkan antara kerumunan di bandara dengan tanggung jawab hukum di Pemprov Banten, kota maupun kabupaten. Perlu saya jelaskan, karena jangan sampai kita terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang tidak perlu," jelasnya.