HMI Makassar Minta Kapolri Bertanggung Jawab Atas Insiden Brigadir J

Liputan6.com, Jakarta - Pada hari ini, Jumat (2/9/2022), ratusan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar menggelar aksi demonstrasi di depan wisma HMI Cabang Makassar, Sulawesi Selatan.

Massa aksi melakukan blokir jalan dimulai pada sore hingga malam hari yang mengakibatkan Jalan Boto Lempangan mengalami macet total.

Mereka mengecam penganiayaan kader HMI-wati cabang Dompu yang mengalami cedera muka saat menggelar aksi protes wacana kenaikan BBM di Kantor DPRD Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis 1 September 2022, begitu juga yang terjadi di Bengkulu.

Ketua Umum HMI Cabang Makassar Muhammad Arsy Jailolo mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat kepada kepolisian tehadap kader HMI saat menyampaikan aspirasi penolakan wacana kenaikan BBM di beberapa daerah. Menurut Arsy, menyampaikan aspirasi di hadapan umum itu dijamin Undang-Undang (UU).

"HMI Cabang Makassar, mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap tindakan penganiayaan kader HMI peserta aksi tolak kenaikan BBM di Dompu dan Bengkulu," ujar Arsy melalui keterangan tertulis, Jumat (2/9/2022).

Arsy mengatakan bahwa tindakan represif aparat kepolisian akhir-akhir ini telah membenarkan bahwa kesewenang-wenangan institusi Polri terhadap Hukum dan kepentingan rakyat sangatlah nyata di depan mata.

Hal itu dikatakannya dapat dilihat pada hal yang menghebohkan masyarakat Indonesia atas tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana oleh Mantan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.

"Tindakan Represif aparat kepolisian akhir-akhir ini telah membenarkan bahwa kesewenang-wenangan institusi polri terhadap Hukum dan kepentingan rakyat sangatlah nyata didepan mata. Hal itu dapat dilihat pada tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo, bagaimana drama dimainkan," papar Arsy.

Arsy memaparkan, keterlibatan puluhan anggota Polri yang turut memback-up atau menutupi kejahatan pembunuhan berencana Ferdy Sambo menunjukkan bahwa institusi Polri sedang tidak baik-baik saja.

"Selain itu munculnya sketsa atau bagan struktur pengatur permainan gelap yang berseliweran dijagad dunia maya, mulai dengan Kaisar Sambo dengan judi onlinenya, narkoba, tambang ilegal hingga Konsorsium 303 yang diduga menyeret para petinggi Polri bersama para pengusaha yang perkecimpung didunia usaha tersebut," terang dia.

"Hal ini juga bisa dinilai sebagai gagalnya Kapolri dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Selain itu dapat dinilai sebagai upaya pembiaran terhadap aksi nakal para pembantunya. Sebab serasa tidak mungkin anggota bertindak tanpa sepengetahuan atasan," sambung Arsy.

Sehingga atas dasar itu, HMI Cabang Makassar meminta Kapolri harus bertanggung jawab atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kader-Kader HMI dalam aksi dominstrasi penolakan BBM diseluruh daerah.

"Tindakan Represif saat penangan Aksi menandai Gagalnya Realisasi Jargon Polri Presisi," kata Arsy.

Selain itu, ia meminta Presiden Joko Widodo Untuk segera melakukan Reformasi Institusi Polri secara Total.

"Kami Meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo untuk segera menyelamatkan Institusi Polri sebagai Amanat Reformasi dari kegagalan Kapolri dalam melakukan Pembinaan terhadap anggotanya," jelas Arsy.

Pihaknya juga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah terukur dalam membongkar sindikat judi online atau darat, narkoba, dan diagram Konsorsium 303 yang melibatkan para petinggi Polri, apabila benar ada keterkaitan anggota Polri dalam skandal tersebut.

"Atas Akumulasi kegagalan Kapolri dalam menggawangi Institusi Polri, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Kapolri karena di anggap telah gagal dalam melaksanakan tugas nya," tutup Arsy.