Tabir di Balik Alotnya Pelepasan Saham Bir DKI

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi mencabut lampiran Perpres soal invastasi miras di 4 provinsi pada 2 Maret 2021. Peraturan yang diteken pada 2 Februari 2021 ini batal diundangkan setelah adanya penolakan dari ormas Islam dan elemen masyarakat lain.

Namun begitu, polemik ini membuat kepemilikan saham bir Pemprov DKI di PT Delta Djakarta kembali mencuat. Di perusahaan ini, Pemprov DKI menanam saham 26,25 persen, yang mana dalam janji kampanyenya, Anies Baswedan akan melepas saham tersebut jika terpilih menjadi Gubernur DKI.

"Pasti dilepas, pasti," kata Anies memastikan janjinya usai menjabat Gubernur DKI dalam acara Pelatihan Perempuan Siaga Dasar (Latansa) di Bukit Perkembangan Cibubur, Jakarta Timur, Minggu 8 April 2018 lalu.

Anies mengatakan, sebenarnya tidak diperlukan kajian rumit untuk melepaskan saham di PT Delta Djakarta. "Kan sudah jelas, nggak perlu kajian rumit," kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 13 Maret 2019 lalu.

Dia menginginkan badan usaha milik Pemprov DKI Jakarta dapat bersifat membangun. Anies menilai pelepasan saham merupakan hal yang tepat.

"Itu sebabnya keputusan 94 tahun yang lalu mau dikoreksi sekarang supaya pemerintah meletakkan uangnya di kegiatan yang sifatnya pembangunan. Jadi tidak perlu kajian terlalu rumit," ucapnya.

Namun demikian, hingga tahun keempat pemerintahannya, Anies belum juga merealisasikan janjinya tersebut. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, pelepasan saham perusahaan minuman keras (miras), PT Delta Djakarta tidak bisa diputuskan oleh Pemprov DKI saja, melainkan harus ada persetujuan dari DPRD DKI.

Pemprov DKI, kata Ariza, sebenarnya sudah melayangkan surat kepada DPRD DKI. Saat ini posisi Pemprov DKI hanya menunggu persetujuan DPRD DKI untuk melepas saham di perusahaan bir tersebut.

"Untuk memenuhi janji (kampanye), Pemprov DKI, Pak Gub, semua tidak bisa memutuskan sendiri. Harus mendapat persetujuan dari temen DPRD, kita tunggu saja. Di DPRD nanti tentu akan dilakukan pengkajian,” kata Ariza pada wartawan, Rabu (3/3/2021).

Ariza memastikan Gubernur DKI Jakarta akan menjalankan janji kampanyenya menjual saham di Delta. Menurutnya, tak ada kerugian dari aspek mana pun terkait rencana pelepasan itu.

"Tugas kami memenuhi janji. Anies-Sandi memenuhi janjinya untuk menjual saham di PT Delta. Tidak ada yang dirugikan. Provinsi tidak dirugikan. Masyarakat tidak dirugikan. Jadi kalau itu dijual kepada publik, uangnya diterima kembali bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya,” jelas dia.

Nantinya, uang dari penjualan saham bisa digunakan untuk penanganan Covid-19 atau tambahan anggaran pendidikan dan Infrastruktur.

"Umpamanya untuk kepentingan covid. Kepentingan pendidikan, kepentingan masyarakat umum. Umpamanya untuk infrastruktur. Silahkan nanti bersama DPRD yang akan memutuskan,” ujar dia.

Politikus Gerindra itu mengatakan, DKI telah melakukan berbagai upaya untuk menjual saham tersebut. Salah satunya diskusi dengan politisi Kebon Sirih.

"Upayanya tentu sama-sama DPRD itu kan upayanya diskusi, rapat. Mau upaya apa lagi? Upaya kami sama DPRD kan antara eksekutif sama mitra kerja. Saling diskusi, saling membahas dengan argumentasi yang rasional konstruktif. Pasti DPRD punya konsep, pemikiran, alasan. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak,” tandasnya.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, membenarkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mengirimkan surat untuk mendapatkan persetujuan melepas saham di perusahaan bir PT Delta DJakarta. Dia menuturkan, dokumen itu sudah diterima sekteriat dewan sejak tahun 2020.

“Surat yang pertama tahun lalu, itu (datang) awal tahun kalau tidak salah,” kata Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik saat dikonfirmasi, Rabu (3/3/2021).

Namun, Taufik mengaku belum mengetahui kelanjutan surat tersebut sebab masih berada di Sekretariat Dewan. “Suratnya di sekwan, saya sih belum lihat,” katanya.

Saat dikonfirmasi soal surat tersebut, Plt Sekwan DPRD DKI Hadameon Aritonang memilih tidak berkomentar banyak. Dia hanya mengarahkan agar menanyakannya kepada atasan. “Mohon tanya ke pimpinan (DPRD DKI),” katanya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara rencana Pemprov DKI menjual saham di PT Delta Djakarta, perusahaan produksi minuman beralkohol. Dia menyatakan tidak setuju rencana tersebut. Kata Prasetio, Pemprov DKI Jakarta menangguk keuntungan cukup besar dari saham tersebut.

"Masalahnya apa, kalau saya ada kebijakan eksekutif seperti itu (menjual saham), mana BUMD-BUMD yang tidak mampu, itu dicabut. Ini (PT Delta) enggak ada salahnya, uang itu bisa buat (bangun) RPTRA, buat apa kek," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Lanjut dia, Pemprov DKI tidak pernah menyuntikkan dana untuk PT Delta Djakarta. Karena itu Prasetio mempertanyakan terkait rencana penjualan saham tersebut.

"Ini ada apa gitu lho. Saya pertanyaannya ada apa dengan orang yang menggebu-gebu untuk menjual PT Delta. Itu yang menjadi pertanyaan saya," ucapnya.

Selain itu, dia menyatakan bahwa PT Delta Djakarta seringkali memberikan keuntungan untuk Pemprov DKI. Selain itu, Prasetio menyarakan keberadaan perusahaan itu untuk memantau seberapa besar masyarakat mengonsumsi minuman keras.

"PT Delta pemerintah masuk di situ supaya mengukur bagaimana masyarakat sampai ke tingkat RT/RW itu minumnya sejauh mana sih. Kan kalau kita enggak tahu sama sekali kan bahaya, ini liar," jelas dia.

Sikap berbeda disampaikan Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta yang mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melepaskan saham kepemilikan pada perusahaan bir PT Delta Djakarta.

“Sejak tahun 2019, banyak masukan kepada kami agar Fraksi PAN ikut mendorong penjualan saham bir yang dimiliki Pemprov,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Bambang menjelaskan selama ini pemerintah provinsi DKI Jakarta selalu bilang bahwa penjualan saham bir tersebut terganjal dari restu DPRD DKI Jakarta.

Maka untuk itu saat ini PAN menegaskan bahwa Fraksi PAN secara bulat mendukung upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menjual saham yang dimiliki DKI Jakarta sejak era Gubernur Ali Sadikin itu.

“Pak Gubernur dan Pak Wagub, Fraksi PAN mendukung 100 persen keputusan untuk menjual saham Delta,” ungkap Bambang.