Cegah Pelanggaran Etik Anggota Dewan, MKD DPR Jalin Sinergi dengan Parpol

Liputan6.com, Jakarta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar Seminar Nasional MKD bertajuk ‘Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan: Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik’ di Jakarta, Senin (22/3/2021).

Seminar ini menjadi salah satu cara MKD untuk aktif membangun sinergi dengan berbagai partai politik (Parpol) untuk meminimalisir pelanggaran etika yang dilakukan para anggota DPR RI. MKD dan mahkamah partai harus berjalan seiring mencegah pelanggaran etika.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Aboe Bakar Al Habsy mengatakan seminar merupakan upaya MKD untuk mendapatkan sinergi kelembagaan, karena tugas MKD sangat berat, tidak bisa bekerja sendiri. Harus bersinergi dengan berbagai stakeholder partai.

Habib, begitu ia akrab disapa ingin agar parpol juga bersinergi dengan MKD, mencegah terjadinya pelanggaran etika. Apalagi, hampir di setiap partai ada mahkamah atau dewan kehormatannya juga. Jadi, bila ada dilema menyangkut pelanggaran etika anggota DPR yang juga anggota Parpol bisa diatasi bersama. 

"Di sinilah kami sinergi dengan partai politik untuk menjalankan tugas," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dia melanjutkan, MKD mengundang semua Parpol peserta Pemilu untuk mendapatkan kesamaan pandang soal etika ini. Harapannya, Parpol bisa mendukung upaya pencegahan pelanggaran etika di lingkungan DPR RI. 

"Prinsipnya seminar ini wujud komitmen MKD untuk menegakkan etika di lembaga legislatif. Kegiatan ini juga untuk menjaga martabat dan keluhuran anggota DPR," tandas legislator asal Kalimantan Selatan tersebut.

Habib menyebutkan bahwa MKD memiliki punya fungsi yang berat dan tidak bisa bekerja sendiri. Karenanya, harus mendapat dukungan kelembagaan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran etika.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pentingnya etika dalam seluruh agenda maupun aktivitas politik nasional. Menurut Puan, setiap partai politik memegang tanggung jawab besar untuk memastikan kader-kadernya mengedepankan etika politik dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Pemikiran dan perilaku dari para anggota Dewan menjadi cerminan dari proses kaderisasi partai politik yang berjalan di Indonesia,” kata Puan.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan, setiap kader partai politik seharusnya sudah dibekali dan sudah melalui proses internalisasi etika politik. Sehingga penerapan etika politik, pelaksanaan etika berbangsa dan bernegara menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas jabatan publik.

“Penerapan etika politik oleh setiap anggota Dewan akan turut mempengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masyarakat kepada DPR. 

Pernyataan Puan juga sama dengan Habib. Menurutnya, sedari awal lembaga Parpol juga harus membekali dan mengawasi kadernya, terutama yang duduk di parlemen. Saat ini, katanya, sudah banyak pengaduan yang masuk ke MKD dan akan diputuskan dengan mengacu ketentuan perundang-undangan.

MKD adalah lembaga peradilan yang punya fungsi dasar mengadili atau memutus perkara. Dulu MKD pernah disebut Dewan Kehormatan (DK) lalu menjadi Badan Kehormatan (BK). MKD sekarang bersifat aktif, tidak hanya menunggu laporan atau pengaduan.

(*)