Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

1.271 Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN, Hari Ini Selasa 1 Juni 2021

Pimpinan KPK tetap akan melantik 1.271 pegawainya menjadi ASN sesuai jadwal, meski ada permintaan pelantikan ditunda.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 01 Jun 2021, 07:34 WIB

Diterbitkan 01 Jun 2021, 05:45 WIB

KPK Perpanjang Masa WFH hingga 4 Juni 2020

Aktivitas di lobi Gedung KPK, Jakarta, pasca libur Lebaran 2020, Rabu (27/5/2020). KPK memperpanjang masa pelaksanaan bekerja dari rumah (BDR) atau work from home (WFH) bagi para pegawainya hingga 4 Juni 2020. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap akan melantik 1.271 pegawai yang lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN), besok Selasa 1 Juni 2021.

Diketahui, dari total 1.351 pegawai KPK yang mengikuti TWK, 1.271 di antaranya dinyatakan lulus dan akan dilantik menjadi ASN.

"Pelantikan akan diikuti oleh 1.271 pegawai secara daring dan luring di Aula Gedung Juang KPK pada Selasa, 1 Juni 2021 pukul 13.30 WIB," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (31/5/2021).

Ali mengatakan, proses pelantikan akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan demi meminimalisasi penyebaran virus corona Covid-19. Proses pelantikan secara langsung hanya akan diikuti oleh 53 pegawai KPK.

"Untuk memastikan penerapan protokol kesehatan, hadir secara langsung 53 perwakilan pegawai dan pejabat struktural. Selebihnya pegawai mengikuti pelantikan melalui aplikasi daring dan wajib melakukan absensi serta menunjukkan bukti kehadiran," kata Ali.

Rangkaian acara terdiri dari pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PNS dan sumpah atau janji jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, dan administrator.

"KPK akan menyiarkan seluruh rangkaian kegiatan ini secara langsung melalui kanal Youtube KPK. KPK juga mengundang teman-teman jurnalis untuk meliput dari ruang konferensi pers (nonton bareng), dan dilanjutkan konpers oleh Pimpinan KPK," kata Ali.

Bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, pelantikan 1.271 pegawai menjadi ASN sengaja dijadwalkan pada, 1 Juni 2021, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Pilihan 1 Juni 2021 sekaligus menandakan bahwa para pegawai KPK berjiwa Pancasila.

"Sesungguhnya komitmen kami untuk melantik pada 1 Juni 2021 untuk memperingati dan menghormati Hari Lahir Pancasila, sehingga secara simbolik untuk menyatakan bahwa pegawai KPK Pancasilais," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya, Minggu (30/5/2021).

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

600 Pegawai KPK Minta Pelantikan Ditunda

Koalisi dari berbagai masyarakat sipil antikorupsi dan wadah pegawai KPK melakukan aksi di Gedung KPK, Jumat (30/8/2019). Mereka mendesak panitia seleksi calon pimpinan (Capim) KPK memilih yang bersih dan berintegritas tidak bermasalah. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Sebelumnya, Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menyebut sudah sekitar 600 pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) meminta pelantikan sebagai aparatur sipil negara (ASN) ditunda.

"Sekitar ada 600-an memang saya mendapatkan informasi tersebut," ujar Yudi di Komnas HAM, Senin (31/5/2021).

Diketahui, dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti TWK sejak 18 Maret sampai 9 April 2021 terdapat 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dua pegawai tidak hadir pada tahap wawancara.

Dengan demikian, pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat atau lulus TWK sebanyak 1.274 pegawai. Para pegawai yang lulus TWK rencananya bakal dilantik pada Selasa, 1 Juni 2021 besok.

Menurut Yudi, 600-an pegawai lulus TWK meminta pelantikan ditunda sebagai bentuk solidaritas terhadap 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK.

"Dan mereka bergerak sebagai solidaritas dan rasa sayang mereka kepada kami. Karena kami sudah belasan tahun bekerja bersama dan mereka tahu kami seperti apa kinerjanya, dan kami tahu mereka pun juga sedih ketika kami 75 orang ini tiba-tiba tidak memenuhi syarat dan kemudian 51 sudah jelas diberhentikan," kata Yudi.