6 Pernyataan Jokowi Menyusul Lonjakan Covid-19 hingga Opsi Lockdown

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat suara seiring datangnya berbagai masukan terkait opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau lockdown di sejumlah wilayah di Tanah Air karena melonjaknya kasus positif Covid-19.

Menurut Jokowi, langkah lockdown bukan solusi yang tepat untuk menekan penambahan kasus baru positif. Apabila dilihat dari sisi ekonomi, opsi tersebut dapat menyulitkan masyarakat.

Jokowi menilai langkah yang paling tepat menyikapi kondisi saat ini adalah kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

"Pemerintah masih memutuskan PPKM Mikro masih kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah itu komunitas," jelas Jokowi dalam konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 23 Juni kemarin.

Agar PPKM mikro ke depannya dapat berjalan dengan baik, Jokowi meminta para kepala daerah lebih mengoptimalkan posko-posko Covid-19 yang ada hingga terus mendorong warganya disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Kedisiplinan 3M menjadi kunci dan menguatkan pelaksanaan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) hingga ke tingkat desa," ucap Jokowi.

Jokowi juga mengimbau agar masyarakat tetap bertahan di rumah dan lebih menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas di luar, jika tidak mendesak.

Berikut sederet pernyataan Jokowi atas melonjaknya kasus Covid-19 hingga memilih PPKM Mikro untuk menekan penyebaran virus Corona: 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi mengaku menerima banyak masukan agar menerapkan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB), menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia pasca libur Lebaran 2021. Namun, Jokowi memandang opsi lockdown dan PSBB bukanlah kebijakan yang tepat untuk menangani Covid-19 di Indonesia.

"Pemerintah telah menerima banyak masukan-masukan dan tentunya kami menyambut baik setiap masukkan baik pribadi, kelompok, ataupun masyarakat. Termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB dan lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat," kata Jokowi dalam konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 23 Juni 2021.

Jokowi menilai bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro merupakan kebijakan yang paling tepat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

"Pemerintah masih memutuskan PPKM Mikro masih kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah itu komunitas," jelasnya.

Jokowi menekankan bahwa keputusan ini diambil usai mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan berbagai aspek. Mulai dari, kondisi ekonomi, sosial, politik di Indonesia dan pengalaman dari negara-negara lain.

"Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan Covid-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," tutur Jokowi.

Kendati begitu, dia menyadari bahwa penerapan PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa daerah. Untuk itu, Jokowi meminta seluruh kepala daerah memperkuat penerapan PPKM mikro di wilayahnya.

"Saya meminta kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM mikro, optimalkan posko-posko Covid-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan," jelas Jokowi.

Adapun keberadaan posko Covid-19 ini untuk mendorong masyarakat agar disiplin protokol kesehatan 3M. Mulai dari, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan rajin agar tak terpapar virus Corona.

"Kedisiplinan 3M menjadi kunci dan menguatkan pelaksanaan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) hingga ke tingkat desa," ucap Jokowi.

Jokowi pun meminta semua pihak tak mempertentangkan antara kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro dan lockdown atau karantina wilayah dalam penanganan Covid-19.

Dia menilai keduanya memiliki aturan yang sama, yakni membatasi kegiatan masyarakat.

"Saya sampaikan bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 23 Juni.

Di samping itu, Jokowi meminta masyarakat untuk disiplin dalam memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan rajin. Dirinya menekankan bahwa disiplin protokol kesehatan adalah cara agar tak terinfeksi virus corona.

"Wabah ini masalah yang nyata. Penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi. Setiap orang tidak peduli apa asal-usulnya, status ekonominya agamanya maupun suku bangsanya, semuanya dapat terkena," kata dia.

"Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan berdisiplin menjaga diri kita bisa kena," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta masyarakat untuk tetap berada di rumah apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hal ini menyusul lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia saat ini.

"Saya minta satu hal yang sederhana ini. Tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 23 Juni.

Dia mengatakan bahwa PPKM mikro adalah upaya pemerintah mengendalikan laju penyebaran Covid-19. Namun, masyarakat harus mendukung kebijakan tersebut agar berjalan dengan efektif.

Jokowi menyebut, semua masyarakat harus berkontribusi untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Salah satu caranya, dengan disiplin protokol kesehatan dan tetap di rumah apabila tidak memiliki keperluan mendesak.

"Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi, tanpa kesatuan itu kita takkan mampu menghentikan penyebaran Covid," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta masyarakat yang masuk kategori penerima vaksin Covid-19, tidak menolak untuk divaksinasi.

Dia menekankan bahwa tidak ada agama yang melarang untuk seseorang melakukan vaksin.

"Jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin. Segera ambil, jangan ada yang menolak, karena agama apa pun tidak ada yang melarang vaksin," jelas Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).

Menurut dia, vaksin masih menjadi upaya terbaik yang dimiliki pemerintah untuk mengendalikan Covid-19. Dengan vaksinasi, maka akan terbentuk kekebalan komunal atau herd immunity.

"Ini demi keselamatan kita. Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi," kata Jokowi.