PKS Tak Tolak Laporan Pertanggungjawaban APBN 2020, Beri 28 Catatan Kritis

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, fraksinya memilih tak menolak laporan pertanggungjawaban APBN 2020 meski memiliki opsi tersebut.

Menurut dia, hal ini dilakukan demi kemaslahatan yang lebih besar, sehingga fraksinya hanya memberikan minderheids nota.

"PKS memberikan minderheids nota berisi 28 catatan kritis, tajam, dan mendasar. Kami meminta agar seluruh catatan kritis PKS diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja APBN ke depan," kata Jazuli berdasarkan keterangannya, Selasa (7/9/2021).

"Kenapa kami sangat kritis karena di masa pandemi pemerintah tidak hanya bersandar pada UU APBN yang disepakati bersama DPR tapi juga Perppu yang diteken Presiden dan kami tolak dulu. Sehingga PKS harus memastikan tidak ada penyelewengan dan abuse of power dalam pengelolaan uang rakyat," sambung dia.

Dia mengklaim, fraksi PKS berusaha keras menjaga agar APBN benar-benar berpihak pada rakyat serta manajemen pengelolaannya semakin kredibel dan akuntabel.

"Tidak ada korupsi dan kebocoran dalam pelaksanaan anggaran, termasuk juga dalam penerimaan pendapatan," kata Jazuli.

Jazuli berharap pemerintah efektif dan efisien dalam mewujudkan APBN pro rakyat sebaliknya menekan anggaran yang tidak terserap (silpa).

Apalagi, kata dia, sebagiannya diperoleh dari utang luar negeri pemerintah. Di tengah pandemi Covid-19, anggaran harus dibelanjakan secara optimal untuk mengatasi dampak dan menyelamatkan rakyat, bukan malah tidak terserap.

"Fraksi PKS menyoroti fundamental APBN kita yang tidak sehat saat ini. Mulai dari membengkaknya utang pemerintah dan bunganya tiga kali lipat batas yang direkomendasikan dan menjadi beban generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Kesinambungan fiskal yang mengkhawatirkan," kata Jazuli.

"Tingginya silpa atau anggaran yang tidak terserap. Hingga rendahnya kinerja pendapatan pemerintah. Ini yang kita soroti secara tajam dalam laporan pertanggungjawaban APBN 2020 sehingga kita ajukan minderheids nota," sambungnya.