KLHK Apresiasi Peran Kelompok Perempuan Jaga Taman Nasional Kerinci

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KSDAE KLHK), Wiratno mengapresiasi Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) di Rejong Lebong, Bengkulu. Menurut dia, KPPL telah berkontribusi dalam merawat keberlangsungan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

"Hutan itu memberi manfaat pada masyarakatnya, pasti masyarakat akan turut serta menjaga bagian dari kawasan hutan yang dekat berbatasan, dengan desanya. Ini kita ikat dengan kemitraan konservasi dalam peraturan dirjen," kata Wiratno dalam keterangannya, Rabu (8/12/2021).

Diketahui, saat ini ada dua KPPL yang resmi bermitra dengan KLHK untuk menjaga keberlangsungan dan kebermanfaatan TNKS. Kedua KPPL itu adalah KPPL Sumber Jaya Desa Karang Jaya dan KPPL Sejahtera Desa Sumber Bening. Mereka telah menandatangani

perjanjian kerja sama kemitraan pada Selasa (7/12/2021) di Ruang POLA Pemda Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

"Perjanjian kerja sama kemitraan konservasi itu merupakan proses awal untuk mengelola wilayah konservasi di wilayah TNKS, dan menjadikan dua KPPL itu sebagai kelompok perempuan ketiga dan keempat yang secara legal dapat mengelola hutan," jelas Wiratno.

Wiratno menjelaskan, ada 3 prinsip utama dalam mengelola hutan sosial, yang dikenal menjadi 3K, yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. Dia meyakini, 3K dibutuhkan untuk mengelola TNKS yang memiliki luas hampir 1,4 juta hektar dan membentang di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat dan Bengkulu.

"Kelola kelembagaan harus kuat, kelompoknya kuat. Pokoknya, demokrasi di tingkat lokal itu lah. Kedua, Kelola Kawasan, termasuk nanti usahanya kelola berbagai macam produknya yang beragam. Ketiga, kelola usaha. Ini para ibu-ibu di KPPL ini sudah bagus," kata dia.

Selain itu, Wiratno juga mengingatkan pentingnya kelompok masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan menumbuh kembangkan kesadaran lokal. Dia berharap, kelompok masyarakat menjadi socio-economic governance bersama KLHK.

"Karena sama dengan hutan sosial, kemitraan konservasi ini perlu pendampingan dan itu akan meningkatkan upaya-upaya ke depan. Mungkin koperasi, sehingga terus memberikan manfaat," kata dia.