Tarif Karantina Capai Rp 19 Juta, DPR: Sudah Diperhitungkan Matang

Liputan6.com, Jakarta - Tingginya tarif karantina mandiri yang mencapai Rp 19 juta kini menjadi polemik di masyarakat. Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyatakan pemerintah sudah merinci secara komprehensif komponen biaya apa saja terkait karantina warga yang baru datang dari luar negeri.

“Keputusan pemerintah soal karantina mandiri sudah komprehensif. Sudah diperhitungkan matang,” kata Rahmad saat dikonfirmasi, Kamis (23/12/2021).

Rahmad menyebut pemerintah telah lama mengimbau warga agar tidak berwisata ke luar negeri, oleh karena itu apabila masih ada warga yang nekat maka harus berani mengeluarkan uang lebih untuk biaya karantina mandiri di hotel.

“Soal wisata luar negeri, jelas Pemerintah sudah menghimbau untuk tidak dulu berpergian ke luar negeri demi keselamatan sendiri dan semua. Kan seluruh dunia lagi proses pengetatan juga. Apalagi yang masih jalan-jalan wisata di saat saat kasus omicron, saya kira kurang bijak berwisata saat ini,” kata dia.

“Nah ketika dari berwisata dan sudah diimbau di awal tapi tetap nekat pergi, maka harus diperhitungkan ada tambahan biaya ketika sampai Indonesia,” tambahnya.

Sementara untuk warga yang uangnya terbatas dan tetap berlibur ke luar negeri, Rahmad menyarankan untuk menghitung hermat biaya tambahan atau sama sekali menahan untuk pergi dahulu.

“Yang uangnya terbatas ya tahan dulu, atau harus benar-benar menghitung sebelum berangkat biaya tambahan itu,” katanya.

Politikus PDIP itu menyatakan sudah sepantasnya yang mendapatkan fasilitas karantina gratis adalah para TKI dan pelajar saja.

“Nah khusus untuk para pahlawan devisa pekerja migran saya kira pantas mendapat fasilitas Wisma Atlet, begitu juga pelajar,” pungkas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut biaya yang mencapai Rp 19 juta itu terlalu membebankan rakyat yang terhimpit selama pandemi.

"Ekonomi nasional ini kita belum pulih, kasihan rakyat kalau dibebankan biaya yang terlalu banyak," ujar Dasco kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).

Oleh karena itu, Dasco memint pemerintah mengevaluasi komponen biaya karantina mandiri agar tidak memberatkan masyarakat.

"Memang kalau menurut Satgas COVID-19, BNPB, soal karantina itu ada biaya akomodasi, PCR, transportasi. Tapi saya imbau supaya komponen-komponen biaya itu bisa dibuat agar tidak memberatkan masyarakat," kata dia.

Apalagi, lanjut Dasco, WNI yang baru tiba dari luar negeri lebih banyak adalah pekerja atau TKI yang sudah sewajarnya dibantu pemerintah.

"Makanya pemerintah harus membuat kajian yang mendalam, dihitung juga dengan benar agar tidak memberatkan rakyat. Kita ekonomi belum pulih. Kan tadi saya bilang kebanyakan yang pulang dari luar negeri itu adalah yang kerja, bukan yang jalan-jalan," terang Dasco.

"Kalau yang jalan-jalan mungkin bisa dikasih biaya yang berbeda, lebih tinggi, supaya ada subsidi silang. Itu salah satu usul saya," tambah dia.