Kemendagri Tekankan Setiap ASN Harus Tanamkan Nilai Dasar Ber-AKHLAK

Liputan6.com, Jakarta Nilai Dasar  atau Core Values ASN Ber-AKHLAK mulai diluncurkan Presiden Jokowi pada Juli 2021 silam. Ber-AKHLAK merupakan singkatan Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Bagi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi, Ber-AKHLAK tersebut merupakan nilai dasar yang harus tertanam pada diri setiap aparatur sipil negara (ASN) dari Sabang hingga Merauke.

Teguh menekankan agar setiap ASN yang bertugas dapat memegang teguh nilai-nilai dasar serta semboyan itu. Ia mengingatkan pula agar ASN memegang teguh akuntabilitas dan loyalitas kepada pemerintah.

Seluruh ASN dari berbagai latar belakang profesi, sambung Teguh, harus mempunyai nilai dasar yang sama, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

"Jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam diri setiap ASN. Bukan zamannya lagi ASN bergaya seperti pejabat zaman kolonial. ASN harus melayani, bukan dilayani," ujar Teguh saat membuka Seminar Online dengan tema “Menumbuhkembangkan Karakter Kebangsaan yang Unggul dan Menanamkan Nilai-Nilai ASN yang Be-AKHLAK”, Kamis (3/2/2022).

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi di tengah era disrupsi saat ini menuntut ASN untuk terus meningkatkan kompetensi di berbagai bidang.

"Demikian pun kompetensi itu harus dibarengi dengan kolaborasi lintas sektor, instansi, dan lintas daerah. Tidak boleh lagi ada ego sektoral, daerah maupun ego ilmu," tuturnya.

Pada akhir sambutannya, Teguh mengungkapkan, BPSDM Kemendagri saat ini memiliki setidaknya enam kegiatan berbasis online setiap minggunya. Kegiatan tersebut bukan hanya webinar, tapi juga workshop dan podcast, yang tujuannya menciptakan ASN yang kompeten dan profesional.

Dalam seminar online tersebut turut hadir Kepala Pusat III BPSDM Kemendagri Erliani Budi Lestari, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diwakili Direktur Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan BPIP Heri Hermawan, Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Wawasan Kebangsaan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Cecep Agus Supriyanta dan Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Agus Suradika.

(*)