Akan Ada 3 Kabupaten Baru di Jabar: Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, dan Garut Utara

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan pembentukan 3 calon daerah otonomi baru, yakni Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, dan Garut Utara.

Usulan ini telah diterima DPRD Jawa Barat dan telah membentuk Panitia Khusus I Pembahasan Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan dan Garut Utara yang diketuai oleh Sadar Muslihat.

Hal ini dilakukan Ridwan Kamil untuk menehuhi target pemekaran daerah. Di mana Pemprov Jawa Barat harus memekarkan 27 kabupaten/kota jadi 40 kabupaten/kota.

"Kurang lebih baru tiga (DOB) pada tahun 2020, kemudian pada 2021 ada dua (DOB) dan sekarang tiga. Jadi delapan sudah dan itu melebihi target dari RPJMD kami yang hanya lima kalau tidak salah," kata Ridwan Kamil seperti dikutip dari Antara.

Menurut Ridwan Kamil, selama ini Provinsi Jawa Barat memiliki jejak rekam yang baik terkait pemekaran wilayah atau daerah otonom baru.

"Semua daerah yang dimekarkan Jawa Barat rata-rata berhasil. Sebut saja Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Saya kira kita punya track record yang baik terkait pemekaran wilayah," kata dia.

Ridwan Kamil berharap dengan dibentuknya pansus terkait usulan tiga daerah otonom baru (DOB) tersebut bisa menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi yang siap terkait pemekeran wilayah.

"Nah setelah ini di pansus kan tadi sudah dibentuk ketua pansus-nya, sudah dipilih juga. Mudah-mudahan melengkapi sampai nanti pada saatnya moratorium dibuka oleh pemerintah pusat, maka Jawa Barat Provinsi yang paling siap karena minimal tadi sudah ada sekitar delapan daerah yang kurang lebih sudah memadai," kata dia.

Ketua Pansus Sadar Muslihat menambahkan, Pansus I sesuai dengan tugas dan fungsinya akan memeriksa ulang terkait kesesuaian hal-hal yang telah diajukan serta mengungjungi secara langsung masyarakat termasuk komitmen dari pihak kabupaten induk.

"Kita akan memeriksa ulang apa yang telah diajukan apakah sudah sesuai, disamping itu akan mengunjungi daerahnya langsung termasuk komitmen dari kabupaten induknya. Kabupaten induk kemudian perwakilan masyarakat pemekaran, kemudian kita on the spot ke masyarakat langsung," kata dia.