Apkasi Ajak Perusahaan Barang-Jasa Rebut Peluang Pengadaan di Pemda Melalui APN 2022

Liputan6.com, Jakarta Sebagai salah satu bentuk dukungan atas momentum pemulihan ekonomi di daerah, Apkasi siap menggelar pameran Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di pemerintah yang merupakan event terbesar di Indonesia melalui ajang Apkasi Procurement Network (APN) Tahun 2022. APN 2022 akan berlangsung di Hall A1 JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada 24-26 Agustus 2022 dan akan dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Dukungan penuh Apkasi ini disampaikan Dewan Pengurus saat membuka Dialog Pengadaan Barang/Jasa sekaligus Technical Meeting APN 2022 yang berlangsung di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Mewakili Ketua Umum Apkasi yang berhalangan hadir, Koordinator Wilayah Apkasi Provinsi Kalimantan Tengah, Halikinnor yang juga Bupati Kota Waringin Timur, mengatakan kegiatan APN digagas sebagai bentuk kewajiban moral untuk ikut menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk UMK dan Koperasi.

"Alasan utama mengapa Apkasi harus berperan aktif dalam gerakan ini karena sebagian besar dari barang dan jasa yang dimiliki oleh para penyedia atau perusahaan barang dan jasa, selaku end user-nya adalah anggota Apkasi yaitu pemerintah kabupaten seluruh Indonesia yang berjumlah 416," kata Bupati Kotawaringin Timur ini.

Halikinnor menambahkan, salah satu peran Apkasi dalam penyelenggaraan PBJ pemerintah ini adalah agar bagaimana anggota Apkasi terhindar dari permasalahan hukum dalam melakukan transaksi PBJ-nya.

"Karena seperti sama-sama dimaklumi bahwa di beberapa daerah, walaupun tidak bisa kita generalisir, masih ada pengadaan barang dan jasanya bermasalah hingga berakhir di jalur hukum," ujar dia.

Oleh karena itu, Halikinnor menambahkan APN 2022 ini merupakan inisiatif Apkasi sebagai ajang mempertemukan end user barang/jasa dengan para penyedia barang/jasa pemerintah agar tahap perencanaan anggaran dan persiapan PBJ pemerintah dapat dilaksanakan secara baik.

Selain itu, dengan kegiatan ini, pemerintah daerah (pemda) dapat melihat secara langsung kualitas barang-barang yang ditawarkan dan tidak sebatas hanya melihat melalui e-Katalog yang disiapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Dan lagi melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat menghindari perusahaan-perusahaan fiktif penyedia barang dan jasa," imbuhnya.

Seperti diketahui LKPP telah mengambil langkah-langkah strategis melalui perbaikan ekosistem pengadaan barang/jasa dalam rangka peningkatan produk dalam negeri, produk UKM dan Koperasi menuju Indonesia Maju melalui percepatan penayangan produk katalog nasional dan menargetkan pembentukan katalog lokal dan sektoral di lebih dari 400 Instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menggeliatkan ekonomi daerah.

Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang dalam kesempatan terpisah mengatakan event APN 2022 Expo and Forum di Hall A1 JIEXPO Kemayoran Jakarta, 24-26 Agustus 2022 sudah siap digelar. Ia pun menambahkan, pameran ini merupakan peluang besar yang bisa dimanfaatkan oleh para perusahaan penyedia barang dan jasa.

Sarman menyebutkan potensi dan peluang ekonomi di sektor pengadaan barang/jasa ini cukup besar nilainya, di mana Pemerintah telah mengalokasikan anggaran modal pengadaan barang/jasa sebesar Rp 1.481 triliun terdiri dari Pemerintah Pusat Rp 526 triliun, Pemerintah Daerah Rp 535 triliun dan BUMN Rp 420 triliun, di mana di bagian pemda, pemerintah kabupatenlah yang paling banyak mengalokasikan untuk belanja barang/jasa.

Sarman juga menekankan pentingnya APN 2022 untuk bisa dimanfaatkan oleh perusahaan penyedia barang/jasa.

"Akan tampil sebagai pembicara utama dalam event ini adalah Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas yang siap berdialog interaktif dengan para peserta pameran. Selain itu, pameran ini digelar untuk memberikan ruang komunikasi antara penyedia barang dan jasa dengan para Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD selaku pengguna anggaran," katanya sembari menegaskan bahwa APN yang akan dilaksanakan rutin tiap tahunnya ini, dapat digelar di tempat berbeda. Tahun ini di Jakarta, tahun berikutnya dapat di Surabaya, Makasar atau di daerah lainnya.

Sarman menambahkan, selama ini perusahaan penyedia barang dan jasa dan SKPD hanya berkomunikasi melalui dunia maya, yaitu e-Katalog LKPP. Dengan adanya penyelenggaraan APN 2022 ini miminal mereka lebih dekat mengenal produsennya dan bisa berkomunikasi secara intens terkait proses PBJ pemerintah. Selain itu, penyelenggaraan pameran ini dimaksudkan sebagai langkah nyata salah satu peran Apkasi dalam mendorong produk unggulan daerah agar bisa masuk ke dalam daftar e-Katalog lokal.

APN 2022, imbuhnya sekaligus juga membawa misi sebagai upaya untuk percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), Usaha Menengah, Kecil (UMK) dan Koperasi pada pengadaan barang/jasa khususnya di Pemda.

"Melihat strategisnya kegiatan APN ini, kami mengajak segenap perusaahaan penyedia barang jasa pemerintah yang telah terdaftar di e-Katalog LKPP ini, untuk dapat segera mendaftarkan perusahaannya ikut di APN 2022. Masih ada kesempatan. Silakan menghubungi Sekretariat Apkasi," ajak Sarman.

APN 2022 yang akan berlangsung selama 3 hari, selain expo atau pameran, juga akan dilaksanakan forum dialog yang akan membahas berbagai topik menarik dan menghadirkan narasumber yang berkompeten, baik dari LKPP, Kemendagri, Kementarian Perindustrian, BPK hingga BPKP.

"Selama tiga hari kegiatan ini berlangsung, digelar 5 forum yang mengangkat tema-tema menarik dan aktual yang terkait permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Misalnya, di hari pertama forum dialog sesi I mengangkat tema Implementasi Kebijakan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 1 Tahun 2022 antara Kementerian Dalam Negeri dan LKPP tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah," ujar Sarman.

Lalu di hari kedua, lanjut Sarman, juga akan dilaksanakan forum dialog diantaranya mengangkat topik seputar Digitalisasi Pengadaan Dalam Pengembangan e-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Kemudian di sesi berikutnya topik yang diusung yakni Tahapan Perencanaan, Persiapan Pembentukan dan Pengelolaan E-Katalog Lokal oleh UKPBJ daerah.

"Kemudian forum dialog pada hari ketiga, akan membahas Peran Pengawasan BPKP dalam Mengaudit Belanja Barang/Jasa Pemerintah melalui UMK-Koperasi untuk Tercapainya 40% alokasi Anggaran Belanja Daerah serta Implikasi Hukumnya," ungkapnya menutup pembicaraan.