Dedi Mulyadi Sidak Proyek Eiger Camp di Kaki Gunung Tangkuban Perahu Bandung yang Disegel Satpol PP, Kuli Bangunan Disuruh Pulang

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menggelar sidak proyek objek wisata Eiger Camp yang melibatkan PT Eigerindo Multi Produk Industri, pada Sabtu, 29 Maret 2025. Setelah di Puncak, Bogor, kali ini lokasi proyek tersebut berada di Sukawana, Kabupaten Bandung Barat, yang disebutnya berada di kaki Gunung Tangkuban Parahu. 

"Ini saya sudah berada di posisi kaki Gunung Burangrang dan sebagian wilayah kaki Gunung Tangkuban Perahu. Situ Lembang. Ini areal mungkin KSO dari PTPN dan sudah berdiri bangunan rangka baja dan ini sudah ditutup oleh Satpol PP Provinsi Jawa Barat," kata Dedi dalam saluran Youtube Kang Dedi Mulyadi, dikutip Minggu (30/3/2025).

Dalam sidak tersebut, ada dua lokasi yang didatanginya, satu di bawah sebagai pintu gerbang menuju lokasi proyek utama yang lokasinya lebih tinggi. Keduanya sama-sama berada di areal perkebunan teh. Dalam video terlihat jalan menuju proyek sudah dibuka lebar meski strukturnya masih berpasir, belum diaspal apalagi dibeton.

Pada salah satu titik yang berlokasi di Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, berdiri bangunan dengan struktur baja yang masih dalam proses pengerjaan. Video juga menyoroti dua alat berat yang dikerahkan untuk land clearing menganggur dengan areal di dekatnya sudah gundul, tak ada lagi tanaman teh seperti biasa ada di perkebunan teh.

Sejumlah kuli bangunan berjaga di areal pembangunan. Oleh Dedi, mereka diminta pulang sembari diingatkan bahwa proyek tersebut bisa merusak alam dan lingkungan di sekitarnya.

"Kalau puncaknya sudah diambil begini, itu nanti panasnya ningkat. Suhunya makin ningkat, jangan harap ke depan, tukang bunga di sini, bunganya bisa baik," ucapnya.

Dedi meminta para pekerja tak lagi berada di areal proyek tersebut. Mereka diminta meliburkan diri sejak kemarin hingga usai lebaran, menunggu pihaknya berdiskusi dengan pihak Eiger yang mengerjakan proyek tersebut serta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai pemberi izin proyek.

"Ongkos hari ini dan besok saya bayar. Seorang saya kasih Rp250 ribu... Berarti bapak libur hari ini dan hari besok kan Senen kan lebaran. Sehabis lebaran kan libur dulu," katanya.

Ia mengklaim perintahnya itu bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi demi kepentingan masyarakat Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Ia beralasan lokasi proyek yang berada di kawasan Situ Lembang itu semestinya dijaga tetap hijau dengan pohon-pohon semestinya rimbun karena menjadi lokasi latihan Kopassus.

"Kalau giliran sudah terjadi musibah, banjir, longsor, triliunan pak dikeluarin. Saya ngalamin sekarang, duit pemerintah keluar. Harus modifikasi cuaca, habis berapa miliar, harus keruk sungai," celotehnya lagi.

Uang yang dijanjikan langsung diberikan Rp10 juta tunai kepada mandor. Uang tersebut dimintanya dibagikan kepada para kuli bangunan yang jumlahnya sekitar 40 orang.

Dedi kembali menyalahkan pihak PTPN, khususnya PTPN VIII, yang membuat perjanjian kerja sama operasi (KSO) dengan pihak ketiga, dalam hal ini Eiger Camp, sehingga mendorong pemanfaatan lahan Sukawana selain sebagai kebun teh. Hal itu, menurutnya, sebagai indikasi PTPN tidak mampu mengelola lahan yang menjadi kewenangannya dengan baik.

Ia juga menyebut Pemkab Bandung Barat turut bertanggung jawab atas pemberian izin di areal yang semestinya dijaga tetap sebagai kebun teh maupun sebagai hutan untuk tempat latihan Kopassus. 

"Nanti saya mau teliti kenapa izinnya keluar dan kenapa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berikan izin, padahal Situ Lembang itu areal yang sakral bagi latihannya Kopassus. Jadi, daerah ini semestinya tidak berubah, harus menjadi pohon-pohon, hutan yang lebat karena ini kakinya (Gunung Tangkuban Perahu)," ujarnya

Ia mensinyalir Pemkab Bandung Barat melakukan kebijakan tata ruang yang salah. Hal itu mengakibatkan pola pembangunan dan pengembangan wisata tidak karuan yang kemudian mengancam ekosistem dan berisiko menimbulkan bencana alam, seperti longsor, karena lokasinya di kaki gunung.

"Tapi, sikap seperti ini merugikan pengusaha juga karena pengusahanya sudah dikasih izin, pada akhirnya harus ditutup karena izinnya tidak diteliti dengan baik," katanya.

Terkait penyegelan oleh Satpol PP dan sidak oleh Dedi Mulyadi, perwakilan PT Mitra Reka Buana yang menyusun dokumen AMDAL Eiger Camp, Jemy Septendi mengatakan pembangunan Eiger Camp sudah melalui prosedur pembangunan yang tepat. Ia menyatakan sudah sesuai dengan SOP yang ditentukan pemerintah, dalam hal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB).

"Bahkan, Koefisien Dasar Bangunan juga hanya dua persen dari seluruh total izin lahan yang dititipkan ke Eiger," ungkap Jemy, dalam rilis yang diterima Lifestyle Liputan6.com secara terpisah.

Selain itu, sambung dia, semua dokumennya perizinannya sudah komplit, mulai dari izin banguan dari Pemkab Bandung Barat (KBB), AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup KBB, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu KBB, hingga izin dari Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang KBB. "Semua perizinan dari pemerintah setempat sudah komplit dan tidak melanggar aturan sedikit pun," tegas Jemy.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) Lembang, Cucu Supriatna mengaku sudah mengecek ke lokasi. Dari hasil pengecekan, proyek Eiger Camp tersebut berada di luar kawasan hutan yang dikelola Perhutani. 

Ketua Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) Thio Setiowekti juga menyatakan bahwa kawasan tersebut tidak masuk dalam kawasan lereng Tangkuban Perahu karena berada di bawah ketinggian 1.000 mdpl. "Saya lihat perizinan Eiger Camp sebagai instansi yang membangun kawasan tersebut sudah lengkap dan terpasang di Bender besar di Pos Sukawana," ujar Thio, Jumat, 28 Maret 2025.