Fraksi PDIP DPRD Depok Nilai Persentase Bukan Tolak Ukur Keberhasilan Menekan Angka Kemiskinan

Ikravany Hilman mengatakan, tingkat kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia berdasarkan persentase tidak dapat dibuktikan dan dijadikan alat ukur.

oleh Dicky Agung Prihanto diperbarui 20 Sep 2022, 07:30 WIB
Diterbitkan 20 Sep 2022, 07:30 WIB
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman. (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)

Liputan6.com, Jakarta - Kota Depok membanggakan keberhasilan penekanan angka kemiskinan melalui perhitungan persentase yang dipimpin kader PKS. Namun DPRD Kota Depok Fraksi PDIP menilai persentase tidak dapat menjadi tolak ukur sehingga saling sindir antar partai politik.

Ketua Fraksi PDIP, Ikravany Hilman mengatakan, tingkat kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia berdasarkan persentase tidak dapat dibuktikan dan dijadikan alat ukur. Suatu kesuksesan pemerintahan di tingkat kota pada penekanan angka kemiskinan berdasarkan angka atau jumlah.

“Saya rasa kalau membantah PKS memimpin Depok dengan membandingkan berdasarkan persentase tingkat kemiskinan, menurut saya itu bantahan culun,” ujar Ikravany saat ditemui Liputan6.com, Selasa (20/9/2022).

Ikravany menganalogi jika sebuah kota memiliki 50 penduduk miskin dari jumlah 100 penduduk, maka persentasenya sebanyak 50 persen. Namun apabila tahun depan jumlah bertambah menjadi 200 penduduk namun penduduk angka miskin tetap 50 orang, maka persentase akan berkurang menjadi 25 persen.

“Jadi kalau dianalogikan seperti itu, maka tidak bisa menjadi patokan kesuksesan,” ucap Ikravany.

Ikravany menjelaskan, Kota Depok merupakan daerah migrasi penduduk cukup tinggi di tiap tahunnya. Hal itu mempengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk di tiap tahunnya, secara tidak langsung mempengaruhi persentase jumlah angka kemiskinan.

“Kota Depok ini migrasinya sangat tinggi angkanya tiga sampai empat persen setiap tahun dari jumlah pertumbuhan penduduk,” jelas Ikravany.

Ikravany mengungkapkan, tidak sedikit penduduk yang berada diatas garis kemiskinan memilih tinggal di Kota Depok karena bekerja di Jakarta. Hal itu menunjukan pertumbuhan jumlah penduduk bukan karena warga yang lahir di Kota Depok namun migrasi penduduk.

“Hal itu otomatis akan mengurangi persentase warga miskin di Kota Depok,” ungkap Ikravany.

Tanggapi Pernyataan Sekjen PDIP

Gedung DPRD Kota Depok yang berada di kawasan perkantoran GDC, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.
Gedung DPRD Kota Depok yang berada di kawasan perkantoran GDC, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)

Sebelumnya Wali Kota Depok, Mohammad Idris menanggapi soal Sekjen DPP Pusat PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto kinerja PKS di Kota Depok. Idris menyebutkan, Kota Depok menempati urutan ketiga pada persentase tingkat kemiskinan Kota Depok sebesar 2,58 persen pada 2021.

“Depok menjadi kota terendah pada urutan ketiga pada angka kemiskinan di Kota Depok,” ujar Idris.

Idris tidak memungkiri jumlah tersebut menunjukan terdapat kenaikan pada persentase sebesar 2,45 persen dari tahun sebelumnya berdasarkan data BPS. Tidak hanya itu, infrastruktur penting turut membantu pemberdayaan potensi penduduk usia produktif di Kota Depok.

“Potensi penduduk usia produktif jumlahnya sebesar 71,5 persen dari total 2 juta penduduk Kota Depok berdasarkan data BPS tahun 2020,” pungkas Idris.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya