Tolak Penundaan Pemilu, AHY Khawatir Indonesia Jadi Banana Republic

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penundaan pemilu akan membuat buruk citra Indonesia di dunia. AHY bahkan menyebut Indonesia akan dipandang sebagai republik pisang atau banana republic, sebab kursi pemerintahan diduduki oleh orang-orang yang tidak dipilih secara demokratis.

"Saya khawatir dunia akan melihat indonesia sebagai banana republic, banana republic karena semua pejabat demua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis," ujar AHY dalam pidato politik di Tennis Indoor Senayan, Selasa (14/322023).

Diketahui, istilah banana republic diciptakan penulis Amerika Serikat, O. Henry untuk merujuk negara-negara yang dipimpin oleh oligarki dan diktaktor.

AHY mempertanyakan apabila ada penundaan pemilu maka apakah akan ada Plt presiden hingga Plt DPR. Ia menegaskan anpa ada pemilu maka pemimpin negara tidak punya legitimasi dan tidak sah.

"Tapi tidak punya legitimasi yang kuat sehingga kekuasaan yang dimilki tidak sah sehingga dan juga tidak halal," ujar AHY.

AHY menegaskan konstitusi telah memerintahkan Pemilu tiap lima tahun sekali. Hal itu mutlak harus dilakukan.

"Karena perintah konstitusi pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 20 Oktober 2024. Pertanyaannya begini apa iya ada plt presiden?" ujar AHY.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung soal pengelolaan pajak dan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tengah menjadi sorotan. Hal itu disampaikan AHY dalam pidato politiknya di depan ribuan kader Demokrat.

"Pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik. Bahkan rawan disalahgunakan. Padahal pendapatan negara 80 persen dari pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat," kata AHY dalam pidato politiknya di Senayan, Selasa (14/3/2023).

AHY menegaskan, negara harus bisa mengembalikan kepercayaan rakyat yang turun akibat berbagai kasus di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Akibatnya, kepercayaan rakyat kepada pemerintah pun turun. Untuk itu kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak. Perbaiki sistem pengawasannya. Rakyat harus diyakinkan uang yang disetor benar benar masuk ke kas negara dan digunakan tepat sasaran," ujar dia.