Heru Budi Resmi Buka FGD Pembagian Jam Kerja, Harap Ada Solusi Atasi Kemacetan Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Kemacetan di DKI Jakarta. Menurut Heru, langkah ini sebagai salah satu upaya penanganan kemacetan di Jakarta.

Heru menyampaikan, FGD muncul saat ia berdiskusi dengan jajaran Kapolda hingga Dirlantas. Melalui FGD ini, kata Heru diharapkan berbagai masukan, saran, ide dan inovasi dapat diperoleh sebagai solusi mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Bagaimana solusinya, antara lain diusulkan untuk dibagi jam kerjanya, ada yang masuk jam 08.00 WIB ada yang masuk jam 10.00 WIB. Untuk itu, dalam kesempatan ini, Bapak/Ibu mari memberikan masukan," kata Heru dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/7/2023).

FGD ini juga diikuti oleh para asosiasi atau pemilik gedung-gedung pengelola maupun kementerian terkait. Ke depan, hasil diskusi dapat menjadi bahan pertimbangan, untuk kemudian akan dibahas dengan Dewan Transportasi DKI Jakarta.

"Diskusi ini bagian terpenting untuk menyelesaikan kemacetan, mari kita memberikan tanggapan, memberikan saran-saran untuk nanti kita olah kembali, apakah itu menjadi keputusan melalui Pergub (Peraturan Gubernur)," jelas dia.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan, pelaksanaan FGD berkaca dari kemacetan Jakarta yang sudah menjadi satu masalah utama. Untuk itu, kata dia diperlukan upaya-upaya konkret guna mengatasi kemacetan di Jakarta.

Syfrin menjelaskan, meskipun kebijakan Transport Demand Management (TDM), sebagai strategi kebijakan dalam membudayakan penggunaan angkutan umum sudah diterapkan, ternyata tidak selamanya dapat menekan angka kemacetan di Ibu Kota.

"Konsep TDM terdiri dari layanan angkutan umum yang terintegrasi dan kemudahan bagi para pengguna angkutan umum. Sedangkan, strategis push yang diterapkan antara lain low emission zone, juga disinsentif parkir bagi kendaraan pribadi, dan pemberlakuan kawasan ganjil genap," jelas Syafrin.

Oleh sebab itu, kata dia diperlukan usulan baru dan evaluasi kebijakan yang sudah diterapkan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas di Jakarta.