INDEF Sebut Program Bansos Para Capres Tidak Bisa Bikin Masyarakat Keluar dari Kemiskinan

Liputan6.com, Jakarta Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menyatakan program bantuan sosial (bansos) tidak cukup untuk membuat masyarakat keluar dari kemiskinan.

Hal itu disampaikan Eko menanggapi kebijakan pengentasan kemiskinan masyarakat dari ketiga pasang calon presiden-calon wakil presiden peserta pilpres 2024 yang masih mengandalkan program-program bansos.

"Untuk membuat masyarakat keluar dari kemiskinan, tidak cukup dengan bansos," kata Eko dilansir Antara, Senin (1/1/2024).

Eko menjelaskan bahwa bansos merupakan kebijakan anggaran untuk mempertahankan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga berdampak signifikan untuk menjaga disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan masyarakat agar tidak berkurang di tengah tekanan harga-harga kebutuhan pokok yang cenderung naik.

Eko menilai, siapa pun nanti capres-cawapres yang terpilih dalam pilpres 2024, program bansos akan tetap ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Justru yang menjadi sorotan bahwa program bansos tidak cukup untuk membuat masyarakat keluar dari zona kemiskinan. Menurut Eko, para kandidat harus memiliki terobosan untuk mengentaskan kemiskinan, jangan hanya mengandalkan program bansos yang memang sudah dijalankan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Masyarakat, kata Eko, harus dibuat lebih produktif dan berdaya melalui berbagai pelatihan, pendampingan, dan pemberian dukungan modal untuk menjalankan roda perekonomiannya.

"Mereka perlu lebih produktif, perlu dilatih, didampingi, di-support modal agar berdaya dan produktif," kata Eko.

Selain itu, penyediaan lapangan pekerjaan menjadi hal prioritas dan dipastikan betul agar masyarakat memiliki penghasilan, sehingga ke depannya tidak lagi mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah.

Eko melihat, dalam visi dan misi yang dijabarkan ketiga pasang capres-cawapres peserta pilpres 2024, penguatan dan pengembangan perlindungan sosial masih menjadi komponen utama yang ditawarkan untuk mengatasi kemiskinan.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menawarkannya dengan mewujudkan sistem jaminan sosial yang tepat sasaran melalui program bantuan sosial (bansos) plus.

Program yang menurut Eko, nyaris serupa juga ditawarkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni melanjutkan program bantuan sosial yang telah dijalankan pemerintahan sebelumnya, mendampingi gagasan makan siang dan minum susu gratis.

Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md telah merumuskan program mereka dalam dokumen visi dan misi dengan target menekan tingkat kemiskinan hingga menyediakan dana abadi sosial.

Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, menepis isu miring terkait bantuan sosial (bansos) yang disebut akan dihilangkan jika terpilih menjadi presiden. Dia menegaskan isu itu tidak benar. Justru jika terpilih di pilpres 2024, Ganjar akan menyempurnakan program bansos.

"Jadi cerita itu (hapus bansos) yang ngomong siapa, itu cuma gimik untuk menakut-nakuti. Karena itu, hal-hal ini akan kami bereskan, serta dibuat lebih maju lagi," ujar Ganjar Pranowo di sela kunjungan di Bantul, Yogyakarta seperti dikutip Rabu (20/12/2023).

Ganjar mengamini hadirnya bansos bisa mendongkrak kesejahteraan rakyat sekaligus mewujudkan keadilan sosial. Namun harus diakui, penyalurannya masih butuh penyempurnaan, lebih tepat sasaran dan tepat guna.

Karena itu, Ganjar memberi terobosan untuk menyelesaikan persoalan tersebut yakni dengan program "KTP Sakti". Program KTP Sakti dapat memadukan sistem catatan kependudukan yang sudah ada dengan peran teknologi digital.

Ganjar menjelaskan, KTP Sakti dengan perangkat teknologi bisa mendistribusikan serta merincikan data kependudukan secara digital. Sehingga, identitas penduduk juga tercacah secara sektoral, berguna tidak saja bagi penyaluran bansos, tetapi juga pengembangan lain seperti penjatahan pupuk subsidi, bantuan pendidikan, dan lainnya.

"KTP Sakti akan memusnahkan praktik-praktik pungutan liar yang kerap terjadi saat penyaluran bansos dan menghindari duplikasi data masyarakat yang membutuhkan bantuan terintegrasi dalam satu sistem. Ganjar-Mahfud akan mewujudkan Indonesia unggul dan lebih sejahtera," kata Ganjar.

KTP Sakti adalah sistem digitalisasi bansos dalam rangka memperluas dan memudahkan akses masyarakat mendapatkan informasi terkait bansos dan program peningkatan kesejahteraan lainnya.

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, memastikan program bantuan sosial (bansos) plus yang dicanangkannya akan dipastikan tepat sasaran.

Apabila terpilih menjadi presiden, Anies memastikan Bansos Plus akan diberikan kepada rakyat miskin yang berhak, serta yang mampu tidak akan menerima bansos.

"Penerimanya pun kita akan pastikan jangan ada lagi rakyat miskin yang terlewat, jangan sampai ada orang yang mampu yang malah nerima," ujar Anies Baswedan di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (26/12/2023).

Anies mengatakan Bansos Plus akan ada nilai tambah dari program bansos yang dikeluarkan pemerintahan sebelumnya.

Anies juga bakal menambah lagi dalam program Bansos Plus nanti untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat miskin, serta akses permodalan untuk rakyat kecil.

"Dukungan-dukungan kegiatan supaya mereka yang menerima bansos ini punya keterampilan baru, punya akses permodalan, sehingga mereka bisa hidup lebih baik," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Selain bansos, Anies juga menjanjikan program khusus bagi pasar tradisional. Akan ada program bantuan kepada pedagang pasar untuk membantu permodalan.

"Program ini adalah memberikan bantuan, dukungan kepada pedagang pasar, jadi program ini adalah dukungan untuk pedagang pasar, kami nanti berharap mereka membentuk koperasi lalu diberikan bantuan permodalan," jelas Anies.

Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program makan siang gratis sebesar Rp450 triliun per tahun.

Hashim menyebut, dana itu lebih besar tiga kali lipat dibandingkan dengan anggaran pertahanan dan TNI di setiap tahunnya.

Hal itu disampaikan Hashim di acara Konsolidasi Pasukan Digital Menangkan Prabowo-Gibran di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023).

"Saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana Rp450 triliun setiap tahun," kata Hashim.

"Pak Prabowo menganggap ini penting sekali, begitu penting dana ini tiga kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun. Tiga kali lebih anggaran TNI dan pertahanan Rp137 triliun," ucap Hashim.

Hashim memastikan, program makan siang gratis yang bakal dijalankan pasangan Prabowo-Gibran tidak akan mengambil dari dana bantuan sosial (bansos).

Menurut Hashim, pasangan nomor urut dua sudah menyiapkan Rp500 triliun untuk bansos. Adik Prabowo Subianto ini sudah mengkalkulasi dana itu dengan tim para pakar.

"Dan program untuk makan gratis Rp450 triliun dan saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar. Dana ada, dan bakal ada, dan ini bukan dari anggaran bansos," tegas Hasim.

"Anggaran bansos Pak Budiman yang Rp500 triliun tahun depan itu tetap bansos kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini. Ini ada dana baru dan bakal dan saya jamin, Prabowo jamin, dana ada dan bakal ada," pungkasnya.