PDIP Dorong Pemerintah Turunkan Kemiskinan Ekstrem hingga 0 Persen di 2024

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mendorong pemerintah agar segera dapat mewujudkan tingkat penurunan angka kemiskinan ektrem di Indonesia hingga 0 persen di 2024. Hal itu akan menjadi pembahasan utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP ketiga nanti.

“Dalam rapat kerja nasional ketiga tersebut PDIP menempatkan pentingnya seluruh kebijakan sosial yang dilakukan negara melalui sinergi DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstim sebesar 0 persen. Itu merupakan tanggung jawab negara,” tutur Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).

Hasto menyatakan, pihaknya berkomitmen menyambut tahun 2024 sebagai tahun Pemilu dengan penuh semangat juang, dan meminta masyarakat menyalurkan suaranya kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

“Dan kami meyakini bahwa Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang mumpuni, merakyat, berpihak pada wong cilik, dan dengan sat set dengan gaspol Pak Ganjar-Prof Mahfud mampu mempercepat Indonesia unggul dan Indonesia yang lebih baik,” jelas dia.

PDIP bersama paslon capres-cawapres nomor urut tiga sepenuhnya berkeyakinan untuk memerdekakan rakyat dalam Pemilu 2024 dari berbagai bentuk intimidasi dari politik uang.

“Di mana money politic itu bagian dari kejahatan demokrasi, sehingga mereka yang membagi-bagi dana dengan alasan menarik perhatian rakyat itu merupakan cara-cara instan. Dan bagi PDI Perjuangan komitmen terhadap wong cilik, komitmen di dalam meningkatkan kesejahteraan akan dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan mendukung sebaiknya kebijakan Pak Ganjar-Prof Mahfud melalui KTP Sakti," katanya.

Hasto menegaskan, seluruh instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan lewat Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, program PKH, bansos, BLT, akan ditingkatkan melalui KTP Sakti.

"Baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," Hasto menandaskan.

Kata Ganjar soal KTP Sakti 

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menegaskan program KTP Sakti adalah wujud nyata pembuktian keseriusan langkah politiknya untuk membuat efektif Satu Data Indonesia. Dia meyakini, dengan hadirnya KTP Sakti rakyat akan mudah mengakses semua layanan pemerintah, termasuk bantuan-bantuan sosial.

"KTP Sakti itu sistemnya sudah ada, yaitu Satu Data Indonesia yang basisnya NIK. Jadi tinggal profilingnya saja,” kata Ganjar saat berkampanye di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

Ganjar menjelaskan, Satu Data Indonesia berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) penggunaannya untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat meliputi layanan kesehatan, pendidikan sosial, hingga subsidi dan bantuan rakyat lainnya yang sebelumnya membutuhkan banyak kartu.

“KTP Sakti sebagai konsep satu kartu untuk semua layanan, gagasan ini berdasarkan keluhan dan masukan terkait pengelolaan dana-dana dari pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat,” jelas Ganjar.

Dengan KTP Sakti, lanjut Ganjar, data masyarakat terkhusus yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dan subsidi tidak lagi berbeda antar-kementerian, karena mengacu pada profil data KPM di dalam KTP Sakti.

Selain untuk mendata keluarga miskin, Ganjar membenarkan, KTP Sakti juga bisa juga berfungsi untuk mengidentifikasi profesi warga. Jika mereka ada yang tercatat sebagai petani dan nelayan, maka KTP Sakti bisa memudahkan memperoleh bantuan pupuk dan subsidi BBM (bahan bakar minyak) sehingga tepat sasaran.

“Dengan KTP Sakti, terbaca nantinya profil masing-masing penduduk, termasuk kategorisasi keluarga miskin, menengah dan atas (kaya). Bantuan pun jadi terarah, terapan sasaran,” Ganjar menandasi.