3 Respons Partai Politik soal Peluang Menjadi Oposisi Usai Pilpres 2024

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah partai politik (parpol) angkat bicara soal peluang menjadi oposisi usai Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Hal itu dilihat dari hasil sementara real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilpres 2024.

Dilihat Liputan6.com, melalui situs resmi KPU pemilu2024.kpu.go.id, terdapat 70,49 persen data yang sudah masuk pada pembaharuan terakhir, Senin (19/2/2024) pada pukul 08.00.15 WIB.

Berdasarkan hasil real count KPU tersebut, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dengan presentase 58,3 persen atau setara dengan 54.532.734 suara.

Lalu di posisi kedua, ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dengan persentase 24,35 persen atau setara dengan 22.780.309 suara. Kemudian di posisi ketiga, ada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md (Ganjar-Mahfud) dengan persentase 17,34 persen atau setara dengan 16.221.507 suara.

Salah satu yang angkat bicara terkait peluang menjadi oposisi adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menegaskan, PDI Perjuangan siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga dibutuhkan check and balance.

"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto dalam keterangnnya, Kamis 15 Februari 2024.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal mengatakan partainya belum menentukan sikap soal akan bergabung dengan koalisi pemerintah atau menjadi oposisi usai Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

"Sampai sekarang DPP PKB belum berpikir bagaimana langkah-langkah terkait koalisi atau apapun," kata Cucun di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu 18 Februari 2024.

Berikut sederet respons partai politik soal peluang menjadi oposisi usai Pilpres 2024 dihimpun Liputan6.com:

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga dibutuhkan check and balance.

"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto dalam keterangnnya, Kamis 15 Februari 2024.

Hasto menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Ketika itu, katanya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Menurutnya, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

"Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi," papar Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, lanjutnya, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

"Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat," lanjutnya.

Ada pun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan menurut Hasto adalah berjuang bersama gerakan masyarakay sipil prodemokrasi yang saat ini menurut Hasto jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

"Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis," tambahnya.

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal mengatakan partainya belum menentukan sikap soal akan bergabung dengan koalisi pemerintah atau menjadi oposisi usai Pemilu 2024.

"Sampai sekarang DPP PKB belum berpikir bagaimana langkah-langkah terkait koalisi atau apapun," kata Cucun di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu 18 Februari 2024.

Cucun mengatakan PKB saat ini masih fokus mengawal jalannya proses rekapitulasi suara partai secara nasional dan regional.

"Saya sendiri yang dipercaya sebagai direktur pemilihan legislatif PKB ini masih fokus tabulasi untuk perolehan legislatif. Pemilu belum berakhir sampai sekarang rekapitulasi Pilpres masih berjalan. Jadi tidak ada pembicaraan atau bicara dengan parpol koalisi kami untuk bicara terkait loncat atau misal mengambil sikap, sampai sekarang belum ada pembicaraan terkait itu," ujarnya yang dikutip dari Antara.

Lebih lanjut Cucun mengatakan pembicaraan soal sikap partai akan terlebih dulu dibahas dalam rapat internal partai dan juga dirapatkan dengan Timnas AMIN. Meski demikian, dia mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan ke arah sana.

"Kita lihat dulu hasil pemilu ini, kalau terkait rekam jejak bagaimana selama ini ada di pemerintahan, itu akan ditentukan bukan oleh sendiri sendiri tapi melalui rapat yang resmi struktur di PKB termasuk di Timnas AMIN," tutup Cucun.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak terburu-buru menentukan sikap bakal menjadi oposisi atau koalisi di pemerintahan. Terlebih, proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belum tuntas.

Juru Bicara (Jubir) PKS Muhammad Kholid mengatakan, partainya saat ini fokus mengawal suara rakyat di Pemilu 2024. Menurutnya, saksi-saksi PKS di seluruh wilayah Indonesia masih bekerja.

"Kami tidak mau lompat ke pembicaraan koalisi atau oposisi, karena penghitungan belum selesai, saksi kami di seluruh Indonesia sedang berjuang keras mengawal suara rakyat berhari-hari di lapangan, belum istirahat," kata Kholid dalam keterangan tertulis diterima, Senin (19/2/2024).

Kholid menegaskan hal ini karena PKS ingin memastikan proses Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil. Menurutnya, segala kekurangan dan kecurangan pada Pemilu 2024 harus diluruskan.

"Jika ada kekurangan dan kecurangan ya harus dikoreksi dan diluruskan. Sehingga hasil pemilu legitimate dan kredibel," kata dia.

Lebih lanjut, Kholid menyebut bahwa posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS usai hasil Pemilu 2024 diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Musyawarah Majelis Syuro yang akan menentukan apakah PKS akan koalisi atau oposisi. Dan itu semua akan diputuskan ketika semua proses perhitungan resmi sudah tuntas dijalankan secara resmi oleh KPU. Dan proses koreksi secara konstitusional sudah dijalankan dengan tuntas," ucap Kholid.

Oleh sebab itu, kata dia, PKS tak mau terburu-buru menentukan sikap. PKS, kata dia, akan mengawal suara rakyat di Pemilu 2024 sampai tuntas.

"Jadi sekali lagi, jangan buru-buru, ojo kesusu, perjuangan kami mengawal suara rakyat belum tuntas. Izinkan kami tuntaskan perjuangan kawal suara ini dengan sebaik baiknya," ujar Muhammad Kholid menandaskan.