PKS Soal Peluang Jadi Oposisi: Ojo Kesusu, Perjuangan Kawal Suara Rakyat Belum Tuntas

Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak terburu-buru menentukan sikap bakal menjadi oposisi atau koalisi di pemerintahan. Terlebih, proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belum tuntas.

Juru Bicara (Jubir) PKS Muhammad Kholid mengatakan, partainya saat ini fokus mengawal suara rakyat di Pemilu 2024. Menurutnya, saksi-saksi PKS di seluruh wilayah Indonesia masih bekerja.

"Kami tidak mau lompat ke pembicaraan koalisi atau oposisi, karena penghitungan belum selesai, saksi kami di seluruh Indonesia sedang berjuang keras mengawal suara rakyat berhari-hari di lapangan, belum istirahat," kata Kholid dalam keterangan tertulis, diterima Senin (19/2/2024).

Kholid menegaskan hal ini karena PKS ingin memastikan proses Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil. Menurutnya, segala kekurangan dan kecurangan pada Pemilu 2024 harus diluruskan.

"Jika ada kekurangan dan kecurangan ya harus dikoreksi dan diluruskan. Sehingga hasil pemilu legitimate dan kredibel," kata dia.

Lebih lanjut, Kholid menyebut bahwa posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS usai hasil Pemilu 2024 diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Musyawarah Majelis Syuro yang akan menentukan apakah PKS akan koalisi atau oposisi. Dan itu semua akan diputuskan ketika semua proses perhitungan resmi sudah tuntas dijalankan secara resmi oleh KPU. Dan proses koreksi secara konstitusional sudah dijalankan dengan tuntas," ucap Kholid.

Oleh sebab itu, kata dia, PKS tak mau terburu-buru menentukan sikap. PKS, kata dia, akan mengawal suara rakyat di Pemilu 2024 sampai tuntas.

"Jadi sekali lagi, jangan buru-buru, ojo kesusu, perjuangan kami mengawal suara rakyat belum tuntas. Izinkan kami tuntaskan perjuangan kawal suara ini dengan sebaik baiknya," ujar Muhammad Kholid menandaskan.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga dibutuhkan check and balance.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam keterangnnya, Kamis (15/2/2024).

Hasto menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Ketika itu, katanya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024. 

Menurutnya, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” paparnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, lanjutnya, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” lanjutnya.

Adapun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan menurut Hasto adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini menurut Hasto jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” tambahnya.