Wamen ATR: Kepastian Hukum Tanah Wakaf Dapat Dihindari dengan Sertifikat

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni hari ini melakukan kunjungan kerja ke Palembang. Dia menyerahkan sertifikat wakaf di Masjid Darul Muhsinin.

Dalam kesempatan itu, Raja Juli menuturkan, sertifikasi tanah wakaf secara bertahap mengalami kenaikan. Sebagai contoh di tahun 2023 merupakan tahun tertinggi sertifikasi wakaf sepanjang sejarah Indonesia dengan jumlah 31.860 bidang.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini juga mencontohkan pada tahun 2022, Kementerian ATR/BPN mensertifikasi sebanyak 27.025 bidang, dan pada tahun 2021 sebanyak 25.098 bidang.

"Alhamdulilah terus mengalami kenaikan, dan berkomitmen memastikan tanah-tanah wakaf bersertifikat," Kata Raja Juli dalam keterangannya, Jumat (1/3/2024).

Kepada para penerima sertifikat wakaf, dia berpesan supaya sertifikat yang diterima dapat dijaga dengan baik.

Sebab, sertifikat ini menjadi tanda kepemilikan sehingga di kemudian hari dapat meminimalisir terjadinya sengketa tanah.

"Insyaallah diterimanya sertifikat wakaf oleh bapak-bapak sekalian, tanah wakaf telah memiliki kepastian hukum yang dapat menghindari terjadinya sengketa. Oleh karena itu tolong supaya sertifikatnya dijaga dengan sebaik-baiknya," kata Raja Juli.

Sementara, Ketua DKM Masjid, Ismail merasa bersyukur Masjid Al Amin kini sudah bersertifikat.

"Masjid ini sudah ada sebelum saya lahir, mungkin berdiri akhir tahun 60-an. Alhamdulilah tahun ini bersertifikat," kata dia.

Ismail menceritakan bangunan Masjid itu mulainya hanya sebuah mushola berdindingkan kayu, namun sekarang sudah permanen, dan sudah dua kali mengalami perbaikan.

Selain sertifikat Masjid Al Amin, Wakil Menteri ATR/BPN, juga menyerahkan berbagai sertipikat wakaf lainnya seperti sertipikat peruntukan Masjid, Mushola, hingga yayasan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku akan menindak tegas mafia tanah yang melawan hukum.

"Kita serius benar akan melakukan langkah-langkah yang tegas. Mau bagaimanapun tidak boleh ada yang melawan hukum di negeri kita, apalagi kalo berhubungan dan berhadapan dengan rakyat terutama rakyat kecil," kata AHY saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Apalagi jika ada mafia tanah yang sampai mendzolimi rakyat kecil, maka pihaknya akan menindak tegas mafia-mafia tersebut.

"Yang jelas kalo ada rakyat kecil yang dizolimi atau dibuat susah hidupnya oleh mafia tanah, sudah pasti pemerintah akan hadir untuk membela rakyat kecil," ujarnya.