AHY Rapat Perdana Dengan Komisi II DPR, Bahas Program Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menghadiri rapat perdana bersama Komisi II DPR RI.

"Jadi saya datang hari ini untuk memenuhi undangan rapat kerja yang dikoordinasikan tentunya bersama dengan teman-teman Kementerian ATR/BPN," kata AHY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024).

AHY menjelaskan, agenda rapat kali ini diantaranya perkenalan dirinya sebagai salah satu menteri yang baru dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Selebihnya kita akan menyampaikan program-program kerja kita yang sudah dituntaskan di tahun 2023, karena setahu saya rapat kerja terakhir bersama Menteri Pak Hadi Tjahtjnto ketika itu di bulan September 2023," jelasnya.

Selain itu, rapt juga membahas program prioritas tahun 2023. “Saya harus melaporkan juga capaian kinerja ATR/BPN ditahun 2023 sekaligus melaporkan apa saja yang menjadi prioritas untuk Kementerian ATR BPN di tahun 2024," kata dia.

AHY mengaku waktu awal menjabat ia isi dengan berkeliling untuk memahami banyak masalah, dan ia menemukan banyak masalah pertanahan di masyarakat.

"Memang luar biasa spektrum permasalahan di bidang agrarian, pertanahan termasuk tata ruang ini. Luas sekali isu rakyat, isu keadilan tapi juga ini diharapkan bisa menjadi landasan yang kuat untuk bisa menopang dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Termasuk menghadirkan iklim investasi yang baik,” pungkas dia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengimbau kepada masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf-nya sehingga menertibkan administrasi pertanahan dan tata ruang. Selain itu, sertifikat tanah wakaf tersebut, AHY menegaskan benar-benar gratis.

AHY menyampaikan hal tersebut saat menyerahkan sertifikat wakaf di Masjid Nashrulloh, Surabaya, Jawa Timur, seperti dikutip dari Antara, ditulis Minggu (17/3/2024).

"Untuk wakaf benar-benar gratis tidak ada pemungutan apa pun, jadi kalau ada di sekitar kita yang masih perlu diurus sertifikatnya, jangan ragu-ragu menyampaikan kepada kantor pertanahan setempat," kata AHY.

Sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN untuk memberikan keamanan dan kenyamanan umat beragama dalam beribadah. AHY berharap, sertifikat yang diserahkan dengan peruntukan masjid, musala, yayasan, sekolah, dan rumah sakit ini dapat menghadirkan kebaikan bagi masyarakat.

"Ini bentuk dari keberpihakan negara dari pemerintah, utamanya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN untuk terus hadir dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat juga untuk umat,” ujar AHY.