Bamsoet Pertanyakan Parpol yang Tak Mampu Lahirkan Kader untuk Diusung Maju Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mempertanyakan partai politik (parpol) yang dinilai tak mampu melahirkan kader untuk maju sebagai calon kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat acara Silahturahmi Kebangsaan MPR bersama Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

"Sekarang ada kecenderungan parpol memburu calon-calon kepala daerah. Pertanyaannya, yang ideal seharusnya kepala daerah itu adalah berasal dari kader-kader parpol yang sudah dikader betul-betul. Memiliki ideologi partainya, memiliki pemahaman tentang kebangsaan," ujar Bamsoet usai pertemuan, Jumat (5/7/2024).

Bamsoet menyebut soal Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut dan ia harap dapat menjadi pertimbangan ke depan.

"Jadi kecenderungan-kecenderungan ini tadi sempat kita singgung," kata dia.

Bamsoet juga berharap, pilihan dari partai politik (parpol) dan para politikus bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ia pun menyerahkan soal pentingnya ada pengkaderan pada pemerintah dan elit partai ke depan.

"Apakah pilihan politik kita hari ini lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak mudaratnya. Itu nanti kita serahkan pada pemerintah yang akan datang, maupun kepada pimpinan MPR yang akan datang," pungkas Bamsoet.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal dirinya disebut cawe-cawe atau ikut campur dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. Jokowi menekankan bahwa pencalonan kepala daerah merupakan urusan partai politik.

"Urusan pilkada itu urusan partai politik, urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik," jelas Jokowi kepada wartawan di PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, Karawang, Jawa Barat, Rabu 3 Juli 2024.

Jokowi mengatakan dirinya bukan ketua dan pemilik partai politik. Sehingga, ia tak memiliki kekuasaan untuk mencalonkan atau mengusung sosok di Pilkada 2024.

"Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya," ujarnya.

Dia juga membantah menyodorkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsunya, Kaesang Pangarep ke partai politik untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

"Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku tidak kaget atas pernyataan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan Kaesang Pangarep maju Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Hasto, isu soal Kaesang yang ditawarkan oleh Jokowi ke sejumlah partai politik, belakangan sedang ramai diperbincangkan. Dia pun menilai kalau upaya cawe-cawe Jokowi itu seperti halnya Gibran Rakabuming Raka yang diusung dalam pada Pilpres 2024.

"Kami mendengar dari pers, kami mendengar dari tokoh-tokoh partai, adanya upaya untuk melakukan suatu replikasi atas apa yang terjadi di dalam Pemilu Presiden 2024," ujar Hasto di kawasan GBK, Jakarta Pusat, Sabtu 29 Juni 2024.

Oleh sebab itu, Hasto enggan ambil pusing dengan adanya isu tersebut. Karena PDIP merupakan partai yang dibangun dengan konsep ketahanan dan menyatu dengan rakyat.

"Tetapi partai ini dibangun dengan suatu konsepsi ketahanan yang menyatu dengan rakyat. Tentang kepemimpinan strategis, ideologi dan pelembagaan partai serta relevansinya terhadap ketahanan partai," ungkap Hasto.

"Sehingga PDI Perjuangan ini partai yang tumbuh besar dalam ujian-ujian sejarah menghadapi berbagai gelombang-gelombang ujian," tegasnya.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yakin jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah menyodorkan nama Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta.

Luhut menilai, sosok Presiden Jokowi sangat demokratis. Sehingga, tidak mungkin Presiden Jokowi ikut campur dalam Pilkada Jakarta.

"Semua ini orang nuduh-nuduh Pak Jokowi. Itu, jangan asal ngomong lah, Pak Jokowi itu sepanjang yang saya tahu enggak pernah campur-campur soal itu," kata Luhut di Jakarta, Minggu 30 Juni 2024.

"Saya kan masih di kabinet. Orang bilang sama soal nyolek-nyolek Gibran, mana pernah ngomong soal Gibran jadi Wapres. Enggak pernah," tambahnya.

Dia mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat mendengarkan pendapat semua pihak.

"Presiden (Jokowi) itu sangat demokratis, itu yang saya tahu. Menurut saya, maaf kadang-kadang terlalu demokratis juga, karena mungkin saya tentara ya, saya enggak tahu," tegas dia.

"Beliau sangat dengarin semua. Jadi kalau itu dibilang, orang yang ngomong itu sakit jiwa itu kayaknya itu," sambungnya.

Luhut pun menegaskan, Presiden Jokowi tidak akan melakukan cawe-cawe di Pilkada Jakarta 2024.

"Enggak ada lah, ngapain beliau cawe-cawe," imbuh Luhut.