Dirsiber Polda Jabar Ingatkan Pembajakan Konten Digital Bisa Dihukum Berat

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Reserse Siber Polda Jawa Barat, Kombes Resza Ramadianshah menyatakan, model pembajakan konten saat ini sudah berkembang. Mulai dari yang awalnya lagu dan film, kini sudah sampai ke ranah digital.

“Sekarang, perkembangan teknologi. Jadi, dari mulai yang bentuknya fisik, sekarang menjadi pembajakan di digital itu sesuai dengan perkembangan zaman,” kata Resza saat berbincang dengan Liputan6 di SCTV Tower Jakarta, Senin (17/2/2025).

Resza menyampaikan, sejatinya payung hukum terkait pembajakan konten sudah diatur lewat beleid hak cipta pada tahun 2014. Karenanya, aparat bisa bertindak jika ada pelanggaran.

“Sudah diatur, dari situ ada penegakan hukum, saat ini pembajakan di digital itu bisa dikenakan ke undang-undang ITE. Undang-undang ITE,” tegas dia.

Resza mencatat, saat ini Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat sudah menangkap pelaku pengelola konten bajakan/ilegal. Caranya, dengan bekerjasama dengan pemilik konten-konten yang legal.

“Seperti dari vidio kemarin, membuat laporan. Ada bajakan film-film seriesnya. Kemudian kita dari tim siber Polda Jawa Barat melakukan pelacakan. Memang kesulitan di kejahatan siber itu, si pelaku ini selalu menyembunyikan identitas asli,” ungkapnya.

Namun Resza memastikan, aparat penegak hukum tidak menyerah begitu saja. Timnya mulai melacak dari website yang berkonten ilegal tersebut untuk menemukan si pengelolanya.

“Syukur Alhamdulillah kita kerja sama dengan pemilik konten yang legal, dari video kemudian dengan masyarakat dan lembaga yang lain.

Kita bisa menelusuri siapa pemilik website ini dan saat ini sudah kita amankan dan sudah kita tangkap!,” beber dia.

Resza mengamini, perbuatan para pembajak konten digital sangatlah merugikan. Utamanya, teman-teman yang sudah membuat karya bernilai komersil.

“Mereka membuat karya tapi langsung dibajak, diambil, diiklankan atau dipasang di website-nya si konten-konten ilegal ini,” tuturnya.

Resza pun mewanti, kepada para pembajak ada ancaman hukuman yang tidak main-main, mulai dari denda hingga lamanya masa kurungan di penjara.

“Untuk pasal yang kita sangkakan, yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, itu tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang ITE, yaitu pasal 48, junto pasal 32. Ini yang sama hukumannya paling lama 8 tahun dan denda Rp 2 miliar kepada para pembajak,” dia menandasi.