Dosen Fisipol UGM: Pemangkasan Tunjangan Pejabat Perlu Diperhatikan untuk Tingkatkan Efisiensi

Liputan6.com, Jakarta - Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Prof. Agus Pramusinto, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto, belum menunjukkan keberanian untuk memangkas tunjangan pejabat di kementerian sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran 2025.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri diskusi dengan tajuk 'Retreat Kepala Daerah dan Efisiensi Anggaran: Reformasi Birokrasi Setengah Hati', yang digelar secara daring, Selasa (18/2/2025).

Menurutnya, efisiensi adalah suatu keharusan, tetapi langkah konkret dalam pemangkasan anggaran masih belum jelas.

“Saya punya catatan kecil kalau kita bicara efisiensi memang itu keharusan ya, hanya saja apa yang perlu dipangkas dan bagaimana caranya itu perlu didiskusikan,” ujar Prof. Agus.

Prof. Agus juga menegaskan bahwa tunjangan yang diterima oleh pejabat kementerian menjadi salah satu aspek yang perlu dibahas lebih dalam.

“Saya selalu berulang-ulang kenapa tidak berani memangkas tunjangan. Di kementerian tertentu atau mungkin sebagian kementerian yang tunjangannya sudah keluar wajar itu masih menerima honor sebagai komisaris. Padahal, hal ini sudah melanggar aturan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menyinggung soal permasalahan adanya pejabat yang merangkap sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan milik negara dan menerima honor tambahan yang cukup besar, bahkan mencapai Rp20 miliar hingga Rp25 miliar.

“Di banyak negara memang pejabat itu merangkap sebagai komisaris, tetapi tidak mendapatkan tunjangan tambahan. Dan saya kira itu bisa signifikan, karena satu orang komisaris itu bisa sampai Rp20 miliar, bahkan kemarin saya baca itu Rp25 miliar.” ungkapnya. 

Ia juga menyoroti besarnya angka tersebut jika dibandingkan dengan tunjangan yang diterima tenaga honorer atau guru, yang hanya sekitar Rp300 ribu per bulan.

"Kalau Rp 25 miliar itu untuk menambahkan tenaga honorer yang selama ini hanya dapat 300 ribu, guru-guru di pelosok itu 300 ribu, itu kan kalau menambah Rp1 juta untuk tunjangan misalnya hari raya Rp1 juta saja sudah 25 ribu, itu baru satu komisaris, padahal kita punya ratusan," tambahnya.

Ia berpendapat bahwa hal ini perlu segera diperbaiki demi menciptakan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.

“Pak Presiden Prabowo, yang dikenal sebagai sosok yang berani, mestinya berani melakukan pemangkasan tunjangan ini. Tentu hal ini harus disampaikan dengan jelas kepada publik agar semua pihak tahu bahwa ada pejabat yang mendapatkan tunjangan yang melebihi batas kewajaran,” tegasnya.

Di akhir pembicaraannya, Prof. Agus menekankan pentingnya kebijakan yang lebih tegas terkait efisiensi anggaran. Ia berharap kebijakan efisiensi ini dapat membantu mengurangi pemborosan anggaran negara dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.