Wamendagri Sebut Ada Kepala Daerah yang Bergabung Retret dalam Waktu Dekat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan kemungkinan dalam waktu dekat ada sejumlah kepala daerah yang bergabung dalam acara retret atau pembekalan di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

"Mengenai waktunya kapan, siapa saja mari kita tunggu," kata Bima di Magelang, Minggu (23/2/2025), seperti dikutip dari Antara.

Ia mengajak para wartawan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi.

"Mari teman-teman ikuti saja dan jangan ke mana-mana, silakan stand by di Akmil ini untuk mengikuti proses-proses selanjutnya yang pasti akan banyak hal menarik," kata dia.

Bima menyampaikan sesi materi yang disampaikan menteri mulai Minggu malam ini dan Senin 24 Februari 2025. Kepala daerah yang tidak hadir kehilangan sesi Lemhannas.

"Tetapi kita berharap yang akan bergabung ini akan banyak sekali mendapatkan perspektif dari seluruh menko dan menteri menteri terkait yang akan menyampaikan tentang poin-poin Astacita," katanya.

Ketika ditanya apakah mereka akan bergabung hari Senin 24 Februari, Bima meminta media untuk menunggu kepastiannya.

"Teman-teman lihat saja nanti. Ada keinginan untuk bergabung, kita tunggu saja. Ya yang belum bergabung 47 orang," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily memberikan pembekalan kepada kepala daerah yang tengah menjalani retret di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, dengan isu geopolitik.

"Bagaimana dampaknya terhadap Indonesia tentang geopolitik ini sangat penting untuk dapat kami jelaskan kepada kepala daerah," kata Ace usai memberikan pembekalan kepada kepala daerah pada retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu 21 Februari 2025

Ia menuturkan, tujuan retret adalah ingin mencetak pemimpin-pemimpin daerah yang berkarakter negarawan. Oleh karena itu, pembelajaran atau mata pelajaran tentang empat konsensus kebangsaan undang-undang, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika juga diberikan.

Selain itu, kata dia, kepala daerah juga diberikan pembekalan tentang kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional. Diharapkan proses pembelajaran ini mengingatkan kembali tentang tujuan pembangunan nasional.

"Kita harus kembali kepada visi negara kita sebagaimana termasuk di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bagaimana kita melindungi negara Indonesia berdasarkan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia ini harus menjadi orientasi dari para kepala daerah," katanya.