Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan 2025 Digelar 28 Februari

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan segera menggelar Sidang Isbat untuk menentukan awal bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Sidang yang menentukan kapan umat Muslim di Indonesia memulai ibadah puasa ini dijadwalkan pada Jumat, 28 Februari 2025.

Sidang Isbat akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

Keputusan mengenai awal Ramadhan ini sangat dinantikan oleh seluruh umat Muslim di Indonesia. Proses penentuannya melibatkan berbagai pertimbangan, baik dari aspek hisab (perhitungan astronomi) maupun rukyat (pengamatan hilal). Hasil sidang ini akan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan.

Proses Sidang Isbat sendiri melibatkan berbagai pihak penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan keputusan yang diambil akurat dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Partisipasi dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi kunci keberhasilan Sidang Isbat dalam menyatukan pandangan dan memastikan kesamaan pemahaman tentang awal Ramadan.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Bapak Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa Sidang Isbat akan melalui tiga rangkaian penting. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi yang akurat. Data ini akan disajikan oleh para ahli falak dan lembaga terkait, seperti BMKG.

Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal. Tim pemantau akan ditempatkan di berbagai titik di Indonesia untuk melakukan pengamatan hilal. Hasil pengamatan ini akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan awal Ramadan. Proses rukyat ini sangat penting karena merupakan salah satu metode penentuan awal Ramadan yang telah dilakukan sejak lama.

Ketiga, setelah pemaparan data hisab dan hasil rukyat, akan dilakukan musyawarah dan diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam musyawarah ini, berbagai perwakilan organisasi masyarakat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ahli falak, perwakilan DPR, dan Mahkamah Agung akan memberikan masukan dan pendapatnya.

Proses ini memastikan transparansi dan partisipasi berbagai pihak dalam menentukan awal Ramadan.