Sidang Isbat: Mengapa Indonesia Butuh Kesepakatan Awal Bulan Hijriah?

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki tradisi unik dalam menentukan awal bulan Hijriah, terutama untuk bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Tradisi ini diwadahi dalam Sidang Isbat, sebuah forum musyawarah yang melibatkan para ulama, ahli falak (astronomi), dan perwakilan organisasi masyarakat Islam (ormas). 

Sidang ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan nasional tentang awal bulan Hijriah, menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana penentuan awal bulan tersebut dilakukan.

"Sidang Isbat bertujuan untuk menentukan secara nasional kapan umat Islam memulai dan mengakhiri ibadah puasa. Meski beberapa organisasi Islam telah mengumumkan jadwalnya masing-masing, keputusan pemerintah melalui sidang ini tetap menjadi acuan utama bagi masyarakat," kata Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, Abu Rokhmad dikutip dari kemenaganambas, Rabu (26/2/2025). 

Mengapa sidang isbat begitu penting? Jawabannya terletak pada keberagaman metode dan pandangan dalam menentukan awal bulan Hijriah di Indonesia. Beberapa ormas menggunakan metode hisab (perhitungan astronomis), sementara yang lain mengutamakan rukyat (pengamatan hilal). Perbedaan ini seringkali menghasilkan perbedaan tanggal, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan bahkan konflik di masyarakat. Sidang Isbat hadir sebagai solusi untuk menjembatani perbedaan tersebut dan mencapai konsensus nasional.

"Pemerintah hadir dalam memberikan kepastian kepada masyarakat terkait waktu ibadah puasa dan hari raya," kata dia.

Pemerintah Indonesia, dengan peran yang seimbang antara negara dan agama, memfasilitasi Sidang Isbat. Hal ini bukan berarti negara ikut campur dalam urusan keagamaan secara berlebihan, melainkan sebagai bentuk panduan dan acuan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah. Dengan demikian, sidang isbat juga menjadi bukti nyata peran negara dalam menjaga keharmonisan dan kesatuan umat beragama di Indonesia.

Sejarah penetapan hari raya di Indonesia sudah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada tahun 1946, diterbitkan Penetapan Pemerintah Nomor 2/Um yang menyatakan perlunya aturan terkait hari raya keagamaan setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Sejak saat itu, penetapan hari raya Islam dilakukan oleh Menteri Agama.

Sidang Isbat pertama kali dilakukan sekitar dekade 1950-an atau menurut beberapa sumber pada tahun 1962. Sidang ini digelar setiap tanggal 29 Sya’ban atau 29 Ramadan untuk menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu, sidang juga diadakan untuk menetapkan awal Dzulhijjah yang berkaitan dengan perayaan Idul Adha.

Pada era Menteri Agama Saifuddin Zuhri, sidang isbat semakin diperkuat dan dilembagakan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 47 Tahun 1963. Penguatan ini berlanjut dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur bahwa pengadilan agama berwenang memberikan isbat kesaksian rukyat hilal sebagai dasar penetapan awal bulan Hijriah.

Sidang Isbat tidak hanya bertujuan menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri, tetapi juga memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

• Meneladani Sunnah Rasul. Sidang ini menjadi wujud penerapan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan qamariyyah, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan Hadis.
• Kehadiran Negara dalam Layanan Keagamaan. Pemerintah hadir dalam memberikan kepastian kepada masyarakat terkait waktu ibadah puasa dan hari raya. Biaya yang dikeluarkan untuk sidang ini relatif kecil dibandingkan layanan keagamaan lainnya seperti haji atau pendidikan agama.
• Integrasi Ilmu Fiqh dan Astronomi. Sidang Isbat mempertemukan ahli astronomi dan ulama untuk membahas posisi hilal secara ilmiah. Diskusi ini menjadi ajang sinergi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan.
• Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan. Sidang Isbat menjadi momentum bagi umat Islam untuk menyambut Ramadan dengan penuh persaudaraan. Jika terdapat perbedaan dalam penentuan awal bulan, umat diharapkan tetap menjaga sikap saling menghormati.

Salah satu tujuan utama Sidang Isbat adalah untuk menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam di Indonesia. Dengan adanya kesepakatan nasional tentang awal bulan Hijriah, potensi konflik dan perpecahan dapat diminimalisir. Umat Islam dapat menjalankan ibadah secara serentak dan tertib, tanpa ada perbedaan pendapat yang signifikan.

Sidang Isbat juga memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Keputusan yang dihasilkan dari sidang ini bersifat resmi dan mengikat, memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari kesimpangsiuran informasi dan menjaga ketertiban umum.

Dengan demikian, Sidang Isbat merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga keharmonisan dan kesatuan umat Islam di Indonesia. Melalui forum ini, perbedaan dapat dijembatani dan kesepakatan nasional dapat tercapai, menciptakan suasana yang kondusif untuk menjalankan ibadah.

Secara singkat, Sidang Isbat merupakan mekanisme penting dalam menentukan awal bulan Hijriah di Indonesia. Sidang ini bertujuan untuk mencapai kesatuan umat Islam, memberikan kepastian hukum, dan menjalankan peran pemerintah dalam urusan keagamaan. Sejak tahun 1950-an (atau 1962 menurut beberapa sumber), sidang ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan beragama di Indonesia, menjamin keseragaman dan ketertiban dalam pelaksanaan ibadah.