Kementerian Pertahanan Resmi Alihkan Setjen Wantanas Jadi DPN

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Biro Informasi dan Humas Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Frega Wenas menyampaikan, pihaknya baru saja melaksanakan pengalihan administratif Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantanas) ke Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Menurut dia, peralihan itu sudah sesuai dengan agenda transformasi, mulai dari personel, material, organisasi termasuk anggaran dan dokumen yang dialihkan ke Kementerian Pertahanan.

"Wamenhan menerima langsung (peralihan) dari Setjen Wantanas. Ini menjadi implementasi dari Perpes 202 Tahun 2024 tentang pengalihan Setjen Wantanas ke DPN sesuai amanah dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara yang langsung diketuai oleh Presiden dan dalam kesehariannya itu diketuai oleh Bapak Menteri Pertahanan," kata Frega saat jumpa pers di Kantor Kemehan Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Dengan peralihan hari ini, Frega memastikan Wantanas sudah bertransformasi menjadi DPN. Termasuk para personelnya yang dialihkan ke DPN dan sebagian lagi dikembalikan ke satuannya masing-masing di militer.

"Sebagian yang memang tidak masuk itu (DPN) dikembalikan ke TNI atau ke angkatan dan memang secara organisasi. Kemudian dalam proses pengalihan dokumen, kita juga melibatkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sehingga transisi berjalan dan dokumentasinya tercatat dengan baik," jelas Frega.

Frega menambahkan, transformasi Wantanas menjadi DPN juga menyangkut pengalihan anggaran dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan secara transparan dan akuntabel. 

"Ini merupakan implementasi dari nilai-nilai reformasi birokasi dan tata kelola pemerintahan," kata Frega memungkasi.

Diketahui, DPN merupakan badan yang bertugas mengkaji dan merumuskan kegiatan strategis yang solutif. Nantinya, kajian dan rumusannya akan dipertimbangkan oleh pemerintah, baik dalam konteks geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi.

DPN akan langsung diketuai oleh Presiden dengan fokus kerja terhadap isu-isu kedaulatan. Bukan hanya kedaulatan secara fisik, teritori, tapi juga ada kedaulatan dalam dimensi yang memang lebih kompleks, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.