Kapolri Sebut Wilayah Timur Rawan Konflik Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengungkapkan, ada beberapa wilayah tergolong rawan dan berpotensi konflik yang bisa berujung bentrokan saat gelaran Pilkada Serentak 9 Desember 2015.

Untuk itu, menurut Badrodin, Mabes Polri memberi atensi dengan menerjunkan personel tambahan di wilayah tersebut. Dari pemetaan yang dilakukan pihaknya, wilayah rawan konflik kebanyakan ada di wilayah timur Indonesia.

"Yang rawan itu mulai dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulteng, NTB, Kalteng, itu rawan. Sumatera Utara juga. Sudah di-back up dari Mabes Polri," ucap Badrodin saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (8 Desember 2015).

Ia pun menuturkan, pihaknya sudah lebih siap menangani konflik pilkada. Selain sudah pengalaman, jajaran di bawahnya juga sudah diberikan penjelasan terkait gelaran pilkada. Dia juga menuturkan, akan turun ke lapangan untuk meninjau langsung jalannya pengamanan Pilkada Serentak 9 Desember 2015.

"Ya polisi sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur), sudah dilatih. Aman aja, nggak ada masalah," ujar Badrodin.

"Iya besok (Rabu 9 Desember 2015) saya mau lihat. Ya kalau Pak Menko Polhukam di Tangsel, nanti saya cari yang di sekitar sekitarnya, apa di Jabar, apa di Banten," tandas Jenderal Badrodin.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Utara (Kaltara) mewaspadai 3 kota yang memiliki potensi kecurangan pemungutan suara setempat. Ke-3 daerah tersebut, yakni Tarakan, Malinau dan Nunukan.

"Personel Bawaslu disebar di daerah itu," beber Komisioner Bawaslu Kaltara, Mumaddadah saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (8 Desember 2015).

Dadah menjelaskan, Bawaslu Kaltara sejak semula memang sudah berencana menempatkan anggotanya di setiap wilayah konflik. Komisioner yang ditempatkan adalah Dadah, Siti Nuhriyati dan Makmur yang masing masing bertugas di Malinau, Tarakan, serta Nunukan.

"2 Staf Bawaslu Kaltara ikut membantu pemantauan pemungutan suara di Bulungan dan Tana Tidung," ujar dia.

Bawaslu Kaltara menilai seluruh wilayahnya memiliki potensi kecurangan pelanggaran Pilkada Serentak Rabu 9 Desember 2015. Seluruh peserta pilkada provinsi pemekaran Kaltara adalah mantan pejabat dan kepala daerah yang diduga masih punya barisan pendukung di kalangan elite daerah.

Mumaddadah mencontohkan calon gubernur Kaltara, Iriantor Lambrie yang dulunya adalah pejabat Kaltara. Irianto Lambrie sempat mengaku tidak akan mencalonkan diri, namun akhirnya mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara.

Adapun rivalnya juga bukan tokoh sembarang, yakni Jusuf SK mantan wali kota menjabat 10 tahun memimpin Tarakan bersama wakilnya, Marthin Billa, Bupati Malinau periode 2001-2011.

Dadah juga menyiagakan seluruh Panwaslu di setiap kota guna mengawal pelaksanaan pemungutan suara agar berlangsung aman dan tertib. Unsur keamanan seperti TNI, Polri dan intelijen diharapkan menjaga pelaksanaannya untuk mengantisipasi kecurangan.

KPU Kaltara segera melaksanakan pemungutan suara calon gubernur dan wakilnya pada Rabu ini di 5 daerah, yakni Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Tarakan  dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 432.196 jiwa. Pilkada Kaltara diikuti 2 pasangan, yakni Jusuf SK-Marthin Billa dan Irianto Lambrie-Udin Hianggio.

Pelaksanaan pilkada identik dengan money politics, termasuk Pilkada Serentak 2015. Untuk mengantisipasi hal itu Polres Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan tim khusus tangkis money politics sebelum pencoblosan atau biasa disebut serangan fajar.

Kapolres Sleman AKBP Faried Zulkarnaen mengatakan pihaknya akan menerjunkan seluruh satgas yang masing-masing berjumlah 20 personel. Mereka akan memantau setiap wilayah di Kabupaten Sleman. Satgas ini terdiri dari berbagai satuan kepolisian, baik intelijen maupun reserse kriminal.

"Satgas khusus ini untuk antisipasi serangan fajar. Hari ini mulai bergerak. Bentuknya tertutup dan diterjunkan ke berbagai wilayah di Sleman. Jadi tidak memakai seragam," ujar dia, Selasa (8 Desember 2015).

Faried menuturkan, satgas khusus ini akan bertugas memantau dan menyergap siapa saja yang melakukan serangan fajar. Jika petugas ini menemukan pelanggaran, maka polisi akan menindak pelaku sesuai dengan aturan yang ada.

"Kalau masyarakat menemukan bukti, silakan melapor kepada kepolisian terdekat," tandas Faried.

Untuk pengamanan selama pilkada, Polres Sleman dibantu 1 kompi Brimob. Mereka akan disiagakan jika ada pengerahan massa. Ia berharap pelaksanaan pilkada serentak dapat berjalan lancar. "Satgas juga mengantisipasi kemungkinan adanya peredaran uang palsu," pungkas Faried.

TPS Kategori Merah

Sementara di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dari total 530 tempat pemungutan suara (TPS), terdapat 65 TPS yang masuk daftar Zona Merah. Sementara kategori Waspada atau Rawan I terdapat 47 TPS.

Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar Kombes Frans Barung Mangera menjelaskan, kategori rawan di wilayah Tana Toraja terbagi atas 2, yakni Rawan I dan Rawan II. Rawan I sifatnya masih waspada, sementara Rawan II sudah masuk dalam Zona Merah, di mana dari segi geografi yakni berbatasan dengan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

"Yang terdata di wilayah Kabupaten Tana Toraja yang masuk dalam Rawan I itu ada 47 TPS dan Rawan II alias Zona Merah terdapat pada 65 TPS," terang Barung kepada Liputan6.com, Selasa (8 Desember 2015).

Sementara TPS yang dinyatakan aman, lanjut Barung, terdapat 418 TPS.

"65 TPS Rawan II alias Zona Merah itu disiagakan 65 personel kepolisian yang dibantu BKO dari Polres Enrekang, Mamasa, Sidrap dan Palopo. Demikian juga 47 TPS kategori Rawan I alias status Waspada disiagakan 24 personel," jelas Barung.

TPS yang masuk dalam zona merah tersebut yakni di Kecamatan Makale 2 TPS, Kecamatan Makale Utara 1 TPS, Kecamatan Makale Selatan 12 TPS, Kecamatan Malimbong Salepe 5 TPS, Kecamatan Bittuang 6 TPS, Kecamatan Masanda 8 TPS, Kecamatan Bonggakaradeng 7 TPS, Kecamatan Rano 2 TPS, Kecamatan Simbuang 7 TPS, dan Kecamatan Mappak 15 TPS.

Sementara Rawan I terdapat di Kecamatan Mangkendek 8 TPS, Kecamatan Gandangbatu Sillanan 4 TPS, Kecamatan Sangalla Selatan 1 TPS, Kecamatan Bittuang 6 TPS, Kecamatan Masanda 13 TPS, Kecamatan Simbuang 9 TPS, dan Kecamatan Mappak 9 TPS.

Sesuai dengan komitmennya bahwa polisi dilarang tidur demi terwujudnya pelaksanaan pilkada yang kondusif dan aman, Kapolda Sulselbar Irjen Pol Pudji Hartanto tak kenal waktu sudah larut malam langsung mengunjungi kesiapan TPS 11 yang terletak di Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Selasa (8 Desember 2015) tepatnya sekitar 22.30 Wita.

"Saya mengecek langsung di TPS 11 ini untuk memastikan kesiapannya sudah sejauh mana terlebih lagi terkait kesiapan pengamanan oleh personel di lapangan," tukas Kapolda Sulselbar.

Dari data yang disebutkan Polda Sulselbar sebelumnya, Kabupaten Gowa, Sulsel merupakan salah satu daerah dari 4 daerah yang melaksanakan pilkada di Sulsel yang masuk dalam kategori Zona Merah.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, terdapat beberapa kecamatan yang juga kategori Zona Merah di Kabupaten Gowa. Satu di antaranya kecamatan yang paling rawan, yakni Sombaopu. Wilayah ini memiliki jumlah pemilih yang paling terbanyak dari kecamatan lainnya yang terdapat di Gowa.

Titik Rawan di Bali

Adapun Polda Bali mewaspadai 3 titik yang dianggap rawan pada perhelatan pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2015. Menurut Kabid Humas Polda Bali, Komisaris Besar Hery Wiyanto, 3 titik itu di antaranya Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

"Jadi, yang kita waspadai itu di wilayah yang terjadi rivalitas tinggi. Salah satunya di Kabupaten Karangasem, di mana Wakapolda langsung turun untuk memimpin pengamanan," tutur Hery saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (8 Desember 2015) malam.

Sementara untuk Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Hery memprediksi akan terjadi rivalitas yang tak kalah tinggi. "Untuk Badung dan Denpasar memang sedikit rawan, tapi kita yakin bisa diantisipasi."

Sementara itu, sekitar 5.000 personel Polda Bali diterjunkan untuk mengawal TPS (Tempat Pemungutan Suara). Sementara sekitar 2.000-3.000 personel diterjunkan untuk mengawal logistik pilkada seperti surat dan kotak suara, serta berbagai keperluan lainnya.

"Jadi, kira-kira sekitar 7.000 personel kepolisian yang kita terjunkan untuk mengawal pilkada di segala lini," pungkas Hery. (Dan)