4 Evaluasi KPU DKI pada Pilkada 2017 Putaran Pertama

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menggelar rapat pleno hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI 2017. Dalam rapat pleno terbuka itu, KPU DKI menyampaikan beberapa evaluasi terkait penyelanggaraan pilkada.

Evaluasi pertama yang disampaikan Ketua KPU DKI Sumorno, terkait persoalan sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di tempat pemilihan.

"Pertama tekait dengan SDM, kami tidak menutup mata ada beberapa penyelenggara yang tingkat pemahamannya tidak sepenuhnya tepat. Bahkan mungkin ada kekeliruan yang mengganggu," ujar Sumarno di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (26/2/2017).

"Oleh karena itu, kita evaluasi awal dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM," dia menambahkan.

Sumarno menjelaskan KPUD DKI akan meningkatkan kualitas SDM, dengan melakukan bimbingan teknis dan sosialiasi pada Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

Sumarno juga akan menindak tegas SDM yang terbukti melakukan kesalahan substansial. Menurut dia, KPU DKI sangat menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas. Jika terbukti ada yang menyalahi hal tersebut, maka harus diganti.

Evaluasi kedua, Sumarno melanjutkan, terkait permasalahan daftar pemilih tetap (DPT). Permasalahan ini sebetulnya sudah diantisipasi KPUD DKI dengan pemutakhiran data, terhadap warga yang secara konstitusional mempunyai hak pilih.

"Kedua, yang menjadi persoalan ialah DPT, meskipun petugas KPU sudah melakukan pemutakhiran data pemilih secara maksimal. Tapi kerja keras itu menyisakan sejumlah persoalan, masih ada warga DKI yang belum masuk daftar pemilih yang kemudian terhalang penyaluran hak konstitusionalnya," kata dia.

Dalam permasalahan DPT, kata Sumarno, terjadi karena adanya kesulitan akses petugas dalam memutakhirkan data terbaru kepada warga. Ke depan dia berharap jajarannya dapat memberikan perhatian serius terhadap permasalahan ini.

Evaluasi ketiga, menurut Sumarno, terkait logistik pencoblosan. Sejatinya, pihaknya telah memastikan surat suara yang tersedia memadai, sayangnya di lapangan banyak TPS yang kehilangan hak suaranya karena kehabisan surat pencoblosan. Dia menilai hal ini lantaran tingkat partisipasi masyarakat tinggi.

"Kami telah pastikan bahwa surat suara akan tersedia secara memadai. Mengapa kehabisan, meskipun banyak yang protes kepada KPU? Tapi dari kami mengatakan tingkat partisipasi yang tinggi, keinginan untuk memilih ini menyebabkan surat suara yang tersedia itu kehabisan," dia menegaskan.

Sumarno juga berharap kepada masyarakat agar dapat memahami terkait proses administrasi, tentang bagaimana melakukan pencoblosan.

"Jadi masyarakat harus sadar pencoblosan itu bukan hanya dateng ke TPS saja, tapi juga harus melakukan kelengkapan secara administratif, karena surat suara kami sesuai dengan data yang ada," kata dia.

Evaluasi terakhir, kata Sumarno, masalah teknis dalam pelaksanaan pencoblosan Pilkada DKI 2017. Di antaranya, masalah pemindahan TPS yang tiba-tiba, distribusi C6, dan beberapa isu SARA.

"Terkait teknis penyelenggara, kita dapat masukan yang terkait ketersediaan TPS. Di mana, ada pemidahan TPS menjelang detik pemungutan suara. Distribusi C6 pun menjadi perhatian kita dan isu-isu caci-maki. Terkait penyelenggara Pilkada kita akan evaluasi," dia memaparkan.

KPU DKI Jakarta hari ini melakukan rekapitulasi hasil Pilkada DKI 2017, yang telah melalui proses rekapitulasi dari tingkat kecamatan dan kota. Target penyelesaian rekapitulasi diharapkan selesai hari ini juga.