KJP Yang Diberikan Secara Tunai akan Sulit Dikontrol

Liputan6.com, Jakarta Di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak sekolah bernama Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dengan menggunakan KJP, anak-anak sekolah diharap mampu memenuhi kebutuhan sekolah mereka.

Program KJP ini, juga diadopsi oleh paslon cagub cawagub DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam program kerja yang akan mereka jalankan bila terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun, program yang mereka usung bernama “KJP Plus” dan memiliki perbedaan dengan KJP yang sudah ada selama ini, perbedaannya yaitu pada KJP Plu, memungkinkan penggunanya dapat menarik dana tunai.

Dalam beberapa kali kesempatan saat melakukan kampanye, cawagub nomor urut tiga, Sandiaga Uno kerap membawa dummy KJP Plus yang ditunjukkan kepada warga. Dia juga mengabsen warga yang belum menerima KJP.

“Ada yang belum dapat KJP di sini? Nanti daftar di sini, bisa ambil KJP Plus sementara. Nanti tanggal 19 (April), kalau lolos, kita pasti
kasih,” kata Sandiaga.

Cawagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan program KJP Plus yang dibawa pesaingnya, Sandiaga Uno, dalam setiap kampanye. Menurutnya, jika KJP bisa digunakan untuk tarik tunai maka program tersebut tidak akan terkontrol.

“Silahkan saja itu KJP Plus, cuma fungsinya harus bisa mendidik anak-anak biar rajin sekolah, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Makanya itu tidak boleh ditarik tunai sembarangan, karena nanti kita tidak bisa mengetahui uang itu untuk apa saja dan tidak termonitor,” ujar Djarot.

Seperti diketahui, Ahok memang menginginkan penerapan sistem KJP tidak dapat ditarik secara tunai, hal tersebut dilakukan untuk memantau pemanfaatan uang KJP. Seperti misalnya, dana yang terdapat pada KJP digunakan untuk membeli apa dan belanja dimana. Selain itu, hal penerapan nontunai diakui Ahok, demi menghindari kemungkinan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Ahok ingin dana subsidi bagi pelajar tersebut betul-betul digunakan untuk keperluan yang semestinya.

Djarot mengungkapkan, saat ini KJP sudah diberikan kepada 530 ribu anak-anak di Jakarta dan penggunaannya terpantau oleh sistem.

"Saat ini ada 530 ribu KJP yang sudah disebar, kalau ditarik tunai sembarangan bagaimana memantaunya, kalau tidak gunakan sistem yang terpadu. Kedua untuk yang tidak sekolah tidak mendapat KJP jadi kita dorong mereka untuk mau sekolah atau kalau mau kursus kita ada balai pelatihan yang terintegritas," jelas Djarot.

Program KJP yang sudah dijalankan saat ini diakui Djarot sudah cukup mendidik. Dirinya berujar, tidak ingin mengeluarkan program seperti angin surga atau gula-gula manis untuk masyarakat.

"Kalau mau kejar paket, juga ada dan di situ dia juga akan dapat KJP dan itu gratis. Program ini untuk mendidik, kita tidak bisa memberikan angin-angin surga atau sekedar gula-gula manis ke masyarakat," ujarnya.

(*)