Kata Sudrajat soal Perbedaan Kesejahteraan Petani Luar dan Dalam Negeri

Liputan6.com, Bandung- Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Mayjen TNI (Purn) Sudrajat mendorong agar sistem pertanian di Jawa Barat diarahkan kepada industri pertanian agar kesejahteraan petani dapat meningkat.

Hal itu diungkapkan Sudrajat dalam keterangan persnya. Saat ini, kata dia, mayoritas petani di Jawa Barat belum hidup sejahtera. Bahkan, sebagian hidup dalam kondisi memprihatinkan.

Hal itu berbeda dengan kondisi para petani di luar negeri yang mayoritas hidup sejahtera, bahkan kaya raya. Sudrajat menyebut salah satu yang menyebabkan perbedaan signifikan tersebut adalah sistem pertaniannya.

Bila terpilih menjadi orang nomor satu di Jawa Barat, Sudrajat berjanji akan meningkatkan kesejahteraan petani. Berbagai program dan kebijakan pun telah disiapkan Sudrajat.

"Pertanian kita ke depan harus menerapkan industri pertanian. Artinya petani itu tidak boleh menjual barang mentah. Tapi yang dijual adalah barang yang sudah jadi, sehingga petani memiliki nilai tambah," tutur Sudrajat saat melakukan dialog dengan para petani di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Cagub yang diusung Gerindra, PKS, PAN dan PBB itu mencontohkan para petani sayuran jangan lagi menjual hasil pertanian mereka kepada para tengkulak. Namun, petani langsung menjual kepada para pedagang, pasar, atau supermarket setelah sebelumnya sayuran hasil panen mereka dikemas.

"Dengan dikemas, petani jadi punya nilai tambah. Rantai distribusi juga dapat dipangkas. Selama ini kan rantainya terlalu panjang. Kalau seperti itu, petani kita bisa sejahtera," ujar pria yang akrab disapa Kang Ajat itu.

Selama ini, ucap dia, yang menikmati manisnya keuntungan dari sektor pertanian adalah para tengkulak dan pengepul. Pasalnya, mereka membeli dengan sangat murah dari petani dan kemudian menjual hasil pertanian itu dengan harga tinggi kepada para pedagang.

Namun, untuk mengarahkan para petani kepada industri pertanian diperlukan upaya pendampingan dan pembinaan serius dari pemerintah. Sebab, ujarnya, para petani mayoritas masih melakukan pola pertanian tradisional yakni menanam, memanen, lalu menjualnya kepada tengkulak.

"Ke depan pemerintah harus melahirkan kebijakan yang sejalan. Dari kementerian sampai kabupaten/kota itu kebijakannya harus sama. Petani juga harus dikenalkan dengan teknologi supaya produktifitasnya juga meningkat," ungkapnya.

Susah memperoleh bibit, mahalnya harga pupuk, mahalnya biaya produksi, persoalan cuaca hingga susah menjual hasil produksi pertanian, kata Sudrajat, merupakan sekelumit kendala yang selalu dihadapi para petani. Kendala-kendala itu harus diatasi pemerintah.

Selain itu, menurut Sudrajat, ke depan pemerintah juga harus mengatur zonasi pertanian. Petani tidak boleh lagi menanam komoditi pertanian yang sama. Pasalnya, ketika panen biasanya harganya anjlok karena stok komoditi pertanian tertentu akan menumpuk.

"Hal itu bisa menyebabkan petani rugi. Padahal berapa modal yang sudah dikeluarkan petani. Kita bisa contoh di Mesir. Semua diatur pemerintah. Di sini tanam apa, di sana tanam apa. Jangan asal ikut-ikutan. Jadi petani sejahtera," kata Sudrajat.