Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Mensos Gus Ipul) meyakini, persiapan sekolah rakyat semakin matang. Hal itu terlihat dari tingginya antusiasme pemerintah daerah yang mengajukan proposal kesediaannya mengikuti program tersebut melalui desk Sekolah Rakyat.
"Lebih dari 300 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dari berbagai wilayah telah mengajukan proposal kesediaan diundang untuk mengikuti desk Sekolah Rakyat," ujar Mensos Gus Ipul saat meninjau pembahasan Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi Kompleks Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta seperti dikutip Jumat (18/4/2025).
Baca Juga
Dia menjelaskan, desk sekolah rakyat turut mengundang perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan membantu daerah menggelar sekolah rakyat.
Advertisement
"Di desk sekolah rakyat bersama tim dari berbagai kementerian/lembaga yang bertemu perwakilan provinsi, wali kota dan bupati membantu memberi informasi dan mendiskusikan hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Rakyat," papar Gus Ipul.
Dia yakin, jika legalitas lahan sekolah beserta sarana dan prasarana sudah siap. Maka sekolah rakyat sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto bisa dimulai.
"Jadi untuk tahun ini 200 titik sekolah rakyat akan dibuka dengan memanfaatkan gedung yang telah ada. Untuk sekolah yang pembangunan baru direncanakan, sekolah rakyat akan memulai pembelajaran tahun berikutnya, " jelas pria juga menjabat sebahai Sekjen PBNU ini.
Â
Proses Rekrutmen Guru dilakukan Kemendikdasmen
Sementara itu, untuk kebutuhan tenaga pengajar, Gus Ipul menjelaskan proses rekrutmen guru akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen). Terdapat ada empat skema rekrutmen yang disiapkan.
Pertama, dari unsur PNS, kedua PPPK penuh waktu, ketiga PPPK paruh waktu. Jika ketiganya ini belum cukup, maka dipertimbangkan merekrut guru-guru yang telah tersertifikasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Gus Ipul memastikan, Sekolah Rakyat akan diisi pelajar dari keluarga miskin dengan peringkat terbawah yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN).
"Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi yang di desil 1 dan desil 2, mereka yang paling bawah itu (miskin)," Gus Ipul menandasi.
Â
Advertisement
Perwakilan Sekolah Rakyat
Sebagai informasi, salah satu perwakilan daerah mengikuti desk Sekolah Rakyat adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di Provinsi Aceh.
Mereka mengusulkan lahan kosong di kompleks perkantoran kabupaten sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
"Nagan Raya akan membangun Sekolah Rakyat di lahan 8 hektare di kompleks perkantoran kabupaten. Lokasinya bersebelahan dengan Kantor Dinas Sosial," kata Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, Fahmi.
Diketahui, dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan dunia pendidikan, Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi simbol hadirnya negara untuk menjangkau anak-anak paling miskin dengan hak pendidikan yang berkualitas.
