Puti Guntur Tak Ingin Ada Siswa Putus Sekolah di Jatim

Liputan6.com, Surabaya - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guntur Soekarno berharap jangan sampai ada siswa lulusan SMP yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dengan alasan biaya mahal.

"Semua masyarakat Jatim, jangan sampai anak-anak lulusan SMP tidak bisa melanjutkan ke SMA/SMK karena tidak mampu membayar," ujar Puti Guntur Soekarno, seperti dilansir Antara, Kamis (3/5/2018).

Cucu Presiden pertama RI Soekarno tersebut berkomitmen, jika dipercaya memimpin Jatim ke depan, ia bersama Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebaskan biaya bagi siswa SMA atau sederajat sehingga ancaman putus sekolah bisa diminimalkan.

"Kami sudah memiliki program dan kebijakan jika masyarakat memberikan amanah. Ada program Dik Dilan atau Pendidikan Digratiskan Berkelanjutan," ucap putri kandung Guntur Soekarnoputra tersebut.

Puti lantas mencontohkan kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang sebelumnya di wilayahnya telah menggratiskan biaya pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK negeri.

"Karena khusus jenjang SMA/SMK, sejak 2017 telah dikelola Pemprov Jatim maka berbeda dengan tingkat di bawahnya. Tapi, jika terpilih maka Gus Ipul dan saya akan menggratiskan SMA/SMK negeri," tutur dia.

Menurut Puti Guntur Soekarno, semasa dikelola Pemerintah Kota Surabaya, Wali Kota Risma menggratiskan SMA/SMK negeri juga SD dan SMP negeri.

Sedangkan sekolah-sekolah swasta diberikan subsidi berupa Bantuan Operasional Daerah (BOPDA) sehingga biaya pendidikannya dapat ditekan lebih rendah.

Untuk keperluan itu, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 32 persen dari APBD Kota Surabaya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kemudian, Puti juga mencontohkan Pemkot Blitar di bawah Wali Kota Samanhudi juga membebaskan biaya pendidikan sekolah negeri, mulai level SD, SMP, SMA dan SMK, bahkan di atas 40 persen dari APBD Kota Blitar.

"Begitu pula Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang berani membebaskan biaya pendidikan tersebut. Namun, sejak 2017, kewenangan SMA/SMK diambil-alih Pemprov Jatim berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah," pungkas Puti.

Sementara itu, Gus Ipul menjelaskan bahwa program Dik Dilan bakal mengembalikan lagi pendidikan gratis untuk masyarakat Jatim setelah Undang-Undang mengembalikan kewenangan terhadap SMA/SMK negeri kepada Pemprov.

Dengan program tersebut, kata dia, komitmen pendidikan tak hanya diwujudkan pada sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta setingkat SMA akan diberikan subsidi.

"Untuk siswa dari keluarga miskin akan memberikan beasiswa yang digunakan untuk biaya transportasi, pembelian peralatan sekolah dan pengadaan buku dan alat penunjang kecakapan khusus. Besaran dana disesuaikan untuk masing-masing daerah," tegas Gus Ipul.