Bawaslu: Politik Uang Masih Terjadi di Sumut dan Lampung

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyebut masih terjadi politik uang dalam gelaran konstestasi Pilkada serentak 2018. Menurut Bagja, daerah yang masih terjadi politik uang yakni di Sumatera Utara (Sumut) dan Lampung.

"Ini banyak kejadian, di Sumut politik uang, Lampung politik uang, sembako di mana-mana," ungkap Bagja, di Desa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/6/2018).

Oleh karena itu, Bagja sempat meminta kepada panitia pengawas (panwas) Pilkada untuk lebih ketat dalam melawan politik uang.

Persoalan ini, menurut dia telah masuk dan mulai dibahas ke dalam sentra penegakkan hukum terpadu (sentra gakkumdu).

"Sudah di berkas dan sudah masuk ke sentra gakkumdu, lagi pembahasan pertama. Kalau ada politik uang itu kita tindak lanjuti. Yang masalah itu adalah pembagian sembako dan uang," kata dia.

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di Liputan6.com.

Bagja menjelaskan, praktik politik uang biasanya terjadi pada akhir masa tenang sebelum pemungutan suara. Untuk dikategorikan ke dalam politik uang, kata dia, diharuskan adanya ajakan tertulis maupun lisan untuk memilih.

Namun dia mengaku, Bawaslu belum mengantongi data terkait politik uang. Sejauh ini hanya ada sembilan perkara politik uang yang diproses. Ini terjadi karena ada yang tidak memenuhi unsur dan ada juga yang dihentikan.

"Belum masuk semua (data). Sembilan perkara yang sudah masuk di pengadilan," ucap dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: