PDIP Tak Berikan Sanksi ke Gibran Usai Bertemu Prabowo, Hanya Dinasihati

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sudah memberikan penjelasan terkait pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo, pada Jumat (19/5/2023) lalu. 

Didampingi Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Komarudin Watubun, Hasto telah menerima penjelasan lengkap dari Gibran.

Menurutnya, DPP hanya memberi nasihat dan mengingatkan agar Wali Kota Solo tersebut hati-hati terhadap adanya manuver politik atau dansa-dansa politik yang menyesatkan. 

"Solo ini yang ada gamelan bukan dansa. Yang ada tari-tarian, tari gambyong, nggak ada dansa-dansa di Solo. Tapi yang datang ke Solo itu kan ada yang membawa dansa-dansa (politik) itu. Sehingga tadi yang kita sampaikan kepada mas Gibran adalah nasihat-nasihatnya," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Senin (22/5/2023).

Hasto menyampaikan bahwa Gibran sudah meminta maaf dan memberikan klarifikasi terhadap berbagai framing dna pemberitaan di berbagai media. 

"Mas Gibran sudah membuat pernyataan melakukan klarifikasi terhadap berbagai framing yang terjadi. Beliau juga meminta maaf, melalui media dan kami udah menerima seluruh penjelasan-penjelasan itu," tuturnya. 

Terkait adakah sanksi untuk Gibran, Hasto memastikan, PDIP sebagai partai gotong royong dan mengedepankan musyawarah, Gibran hanya diberikan nasihat saja. 

"Sudah diberikan nasihat-nasihat. Kita ini kan partai gotong royong. Partai musyawarah. Di situ berbeda, tadi pak Komar, memberikan penjelasan, kalau sudah senior partai kemudian tidak memahami perintah ibu ketua umum, kebijakan partai itu lain persoalan," tutur Hasto.

Menurut Hasto, banyak pihak yang sengaja dan memanfaaatkan Gubran yang memiliki posisi sebagai walikota sekaligus anak presiden.

"Kapasitas mas Gibran sebagai Wali Kota dan tidak bisa dilupakan, beliau juga anak dari Presiden Jokowi. Sehingga banyak yang kemudian mencoba untuk menggunakan posisi itu sebagai cara dalam meleverage (memanfaatkan), berbagai kepentingan politiknya," sambung dia.