Soal Penjegalan Anies Baswedan, Nasdem: Ingin Koalisi Pecah

Liputan6.com, Jakarta - Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni bicara soal operasi menjegal Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Menurut dia, tujuan upaya itu agar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pecah.

"Enggak lah, itu kan sebuah isu yang dibuat supaya orang takut dengan berkoalisi atau ingin koalisi ini pecah misalnya. Itu kan upaya saja, namanya usaha masing-masing," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Sahroni memahami soal upaya menjegal Anies ini. Namun, dia yakin KPP punya soliditas seperti halnya partai-partai lain.

"Orang kan ya punya usaha yang beda-beda, tapi saya yakin soliditas semua calon-calon dan semua partai pasti mereka punya strategi berbeda-beda," kata Sahroni.

Sementara, Anggota tim delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said mengungkapkan, operasi menjegal Anies Baswedan maju Pilpres 2024 nyata. Bahkan, operasi tersebut masih berlangsung sampai sekarang.

"Saya kira sudah terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa ada upaya untuk membuat Anies tidak bisa maju," kata Sudirman di markas Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 7 Juni 2023.

Dia pun blak-blakan soal bentuk operasi yang menyasar Anies dan koalisi Perubahan. Anies misalnya, ditekan dengan dugaan korupsi Formula E di KPK. Meskipun, sampai saat ini belum terbukti keterlibatan Anies dalam korupsi tersebut.

"19 kali gelar perkara itu, tidak ada bukti itu dan dicari hal-hal yang mboten-mboten (tidak-tidak) lainnya," kata dia.

Sementara operasi terhadap partai koalisi Perubahan pun dilakukan dalam berbagai bentuk. Partai Demokrat ikut dikerjain dengan gugatan peninjauan kembali (PK) putusan Mahkamah Agung (MA) dari kubu Moeldoko. Gugatan ini terkait dengan pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko yang berkali-kali digagalkan hukum.

Selanjutnya Nasdem yang ditarget dengan kasus dugaan korupsi proyek BTS. Buktinya, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate ditetapkan tersangka kasus yang merugikan negara sebesar Rp8 triliun.

Lain lagi dengan PKS. PKS digoda oleh banyak pejabat negara untuk keluar dari koalisi dengan iming-iming tertentu. Di antaranya logistik politik sampai jabatan di pemerintahan tersebut.

"Jadi memang Pak Anies nya maupun Partai-partai koalisinya mengalami iming-iming tarik-tarikan, godaan, tekanan itu terasa," tegas Sudirman.

Akan tetapi, kata Sudirman, koalisi Perubahan menganggap operasi tersebut wajar sebagai sebuah risiko dalam kompetisi. Namun, Mantan Menteri ESDM itu tidak terima apabila kekuatan itu benar dipakai untuk menggagalkan Anies.

"Jadi yang di luar saja merasakan itu, apalagi kami yang di dalam. Ini memang sesuatu yang nyata," tutur Sudirman.

Pihaknya tidak terima bila instrumen negara digunakan untuk menekan-nekan Anies dan koalisi Perubahan.

"Nah kalau kemudian instrumen negara, alat penegakan hukum rupanya digunakan untuk menekan-nekan. Supaya ada pihak tertentu yang boleh lanjut ada pihak tertentu yang tidak boleh. Itu sesuatu yang tidak adil," katanya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com