Debat Pilpres Singgung Kanjuruhan dan KM50, KontraS: Capres Gagal Tangkap Inti Masalah

Liputan6.com, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) angkat suara, pasca debat perdana calon presiden atau Capres 2024 yang berlangsung semalam, Selasa (12/12).

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menegaskan, Anies, Prabowo, dan Ganjar telah gagal ‘menangkap’ masalah yang berfokus pada tema hukum dan hak asasi manusia (HAM), khususnya pada kasus brutalitas aparat yaitu Tragedi Kanjuruhan dan KM 50.

Dimas menjelaskan, hal itu diawali saat Anies menyampaikan pertanyaan kepada Ganjar soal rasa keadilan yang belum muncul pada kasus pelanggaran HAM kontemporer, Tragedi Kanjuruhan dan kasus pembunuhan di luar hukum (extra-judicial killing) kepada sejumlah anggota laskar FPI yang terjadi di Km 50 Tol Cikampek. Sayangnya, menurut Dimas jawaban dari Ganjar hanya normatif.

“Ganjar gagal menjawab secara komprehensif guna memberikan keadilan bagi korban serta keluarga korban, walau tanggapan dari Anies Baswedan menyebutkan 4 aspek dalam keadilan transisi,” tulis Dimas, seperti dikutip dari situs resmi KontraS, Rabu (13/12/2023).

Dimas meyakini, problematika inti dari kasus tersebut adalah soal kultur kekerasan di tubuh institusi Kepolisian. Selama bertahun-tahun, Korps Bhayangkara nampak terjebak dalam tindakan eksesif dan brutal sehingga tindakannya memakan korban di tengah masyarakat.

Selain itu, berbagai upaya penyelesaiannya pun jauh dari akuntabilitas. Sebab, para pelaku dihukum ringan, bahkan tak jarang banyak yang bebas dari hukuman.

“Hal tersebutlah yang menyebabkan peristiwa kekerasan oleh Kepolisian terus berulang. Seharusnya ketiga Capres dapat menunjukan keberaniannya untuk melakukan reformasi total terhadap institusi Kepolisian, baik secara struktural, kultural dan instrumental, lebih konkret misalnya lewat pengetatan pengawasan,” catat Dimas.

Dimas berkesimpulan, momentum debat ini belum berhasil menghadirkan diskursus HAM secara esensial dan substansial.

Para Capres pun belum sepenuhnya bisa memaparkan gagasan, visi-misi, dan program unggulan untuk menyelesaikan permasalahan HAM yang ada seperti penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, kekerasan yang terus terjadi di Papua, kebebasan berpendapat hingga pendekatan keamanan dalam pembangunan.

“Isi kepala para Capres mengenai gagasan dan rencana implementasi agenda mengenai pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan kerukunan warga tidak berhasil disampaikan ke masyarakat,” sesal Dimas.

“Bahkan, kami menilai bahwa performa salah satu Capres yakni Prabowo Subianto sangatlah buruk, menunjukan sisi emosionalnya khas Jenderal produk orde baru,” imbuh dia memungkasi.