PUPR Ingin REI Solid Demi Sejuta Rumah

Liputan6.com, Jakarta Catatan terakhir jumlah pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Oktober 2016 berada di angka 415 ribu unit. Artinya, pasokan masih belum menyentuh setengah persen dari target yang ditetapkan per tahunnya.

Menyikapi hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) meminta para pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) untuk tetap solid.

“Bapak Menteri berpesan agar REI tetap kukuh membantu pemerintah dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah. Karena jika tidak, bisa dipastikan pembangunan perumahan akan menjadi beban pemerintah,” Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KementerianPUPR, Maurin Sitorus mengakui.

Tak hanya itu, ia juga berharap para pengembang selalu konsisten dalam membangun rumah bersubsidi yang berkualitas.

“Kami meminta pengembang yang tergabung baik dalam APERSI maupun REI untuk menghadirkan perumahan bagi MBR yang bermutu, dengan didukung fasilitas yang baik mulai dari sambungan listrik maupun kualitas airnya”, tegasnya seperti dikutip Rumah.com.

Maurin pun mengakui bahwa REI sebagai pelaku bisnis harus tetap menjaga keberlanjutan usahanya.

“Sebagai pelaku bisnis REI harus untung. Kalau tidak untung, keberlanjutan dari usaha REI akan terpengaruh dan apabila REI tidak melakukan usahanya, maka tidak akan terjadi penciptaan lapangan kerja serta pemasukan negara”, Maurin menjelaskan.

Lebih jauh lagi, ia memberikan apresiasi kepada DPD REI Provinsi NTT yang telah membangun sebanyak 1500 unit rumah bagi MBR di Perumahan Sejahtera Land, Waitalu, Kupang, NTT.

Dirjen Pembiayaan Perumahan pun mengajak pengembang, pemerintah daerah (pemda), dan perbankan, untuk tetap bersinergi dalam membantu pemerintah menyukseskan Program Sejuta Rumah.

Maurin pun berharap anggaran untuk perumahan bersubsidi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

“Anggaran FLPP tahun 2015 sebesar Rp5 Triliun, tahun 2016 Rp12,4 Triliun dan tahun 2017 Rp15,6 Triliun. Semoga 2018 mendatang dapat naik lagi dan DPR dapat membantu mewujudkannya”, pungkasnya.

(Simak juga: Program Sejuta Rumah Masih Butuh Inovasi)

Anggaran Bukan Satu-satunya Kendala

Diketahui, Program Sejuta Rumah sejatinya sudah bergulir selama dua tahun. Akan tetapi program ini masih perlu didukung pengalokasian anggaran yang lebih besar, mengingat saat ini nominal bujetnya masih relatif kecil.

Kendati anggaran pemerintah terbatas, namun hal ini tidak akan mengurangi perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan untuk masyarakat. Bahkan pemerintah terus berusaha mencari solusi agar kebutuhan rumah dapat terpenuhi.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah khususnya untuk MBR, lanjut Maurin, pemerintah memiliki beberapa program bantuan mulai dari Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan memberikan suku bunga 5% flat selama masa cicilan (sampai 20 tahun).

Pemerintah juga memberikan bantuan uang muka perumahan (BUM), serta pembangunan rumah khusus bagi nelayan maupun perumahan di perbatasan. Selain itu, ada pula bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) bagi pengembang.

Berbicara hambatan di lapangan, ia mengakui masih terdapat beberapa kendala dalam pembangunan perumahan untuk MBR. Kendala ini terbilang sulit diuraikan dan masih terus dicari jalan keluarnya yakni; masalah lahan dan perizinan.

“Hampir semua daerah mempunyai masalah perumahan yang sama yakni stok lahan dan kemudahan perizinan. Untuk itu peran pemda sangat diharapkan” ungkap Maurin.