Liputan6.com, Jakarta - Pilpres 2014 telah berlangsung. Hasil quick count atau hitung cepat beberapa lembaga survei memenangkan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Maka itu, fenomena ini patut diantisipasi agar tidak memperkeruh konflik.
"Fenomena ini patut diwaspadai karena bisa menyulut gesekan politik di akar rumput di tengah penghitungan rekapitulasi suara. Mengingat kondisi tersebut, mestinya semua pihak dapat menghormati proses demokrasi yang sudah berjalan," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Kamis (10/7/2014).
"Capres-cawapres dan pendukungnya mesti bersabar menunggu hasil resmi KPU (Komisi Pemilihan Umum) terhadap proses rekapitulasi yang telah berjalan," tegas Titi.
Titi mengatakan, setiap pihak harus turut mengawal proses demokrasi. Penyelenggara Pemilu juga harus menjaga sikap independen-nya. "Masing-masing pihak mesti mengawal proses rekapitulasi, sehingga bisa menghindarkan pada tindak kecurangan yang justru akan menodai proses demokrasi yang telah berjalan."
"Kemudian kepada seluruh penyelenggara Pemilu, mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten dan Kota, KPU Provinsi, dan KPU Pusat untuk dapat memastikan menjaga integritas, independensi, dan tidak berlaku curang dalam proses rekapitulasi suara," tandas Titi.
Setelah hampir selesai penghitungan suara quick count atau hitung cepat, pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menyatakan kemenangan pada Pilpres 2014. Deklarasi kemenangan tersebut berdasarkan sejumlah lembaga survei.
Tak lama kemudian, pasangan Prabowo-Hatta pun tak mau kalah dan melakukan hal sama. Pasangan capres nomor urut 1 itu mendeklrasikan kemenangannya pada Pilpres sesuai hasil penghitungan quick count lembaga surveinya.
Keduanya saling mengklaim kemenangan pada Pilpres 2014. Namun Rabu malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil kedua pasangan capres ke kediamanya di Puri Cikeas, Bogor. SBY meminta keduanya untuk tetap tenang dan menunggu hasil resmi penghitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Masyarakat pun merasa dibingungkan dengan keadaan tersebut. Sejumlah pihak meminta para lembaga survei untuk diaudit, guna membuktikan kredibilitas masing-masing.
Energi & Tambang