Buntut Ngamuk Saat Diperiksa Covid-19, Ribuan TKI Hongkong Desak Anggota DPRD Blora Minta Maaf

Oknum anggota DPRD Blora tersebut saat itu mengatakan tak mau disamakan dengan TKW saat hendak dicek kesehatan berkenaan adanya upaya pencegahan Virus Corona Covid-19

oleh Ahmad Adirin diperbarui 23 Mar 2020, 05:00 WIB
Diterbitkan 23 Mar 2020, 05:00 WIB
Para TKW asal Indonesia bagi-bagi masker di Hongkong (Foto: Liputan6.com/Nur Halimah/Ahmad Adirin)
Para TKW asal Indonesia bagi-bagi masker di Hongkong (Foto: Liputan6.com/Nur Halimah/Ahmad Adirin)

Liputan6.com, Blora - DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kembali mendapat tekanan menyusul adanya pernyataan kontroversial seorang anggota DPRD yang menyinggung perasaan para pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) di Hongkong.

Mereka merasa direndahkan oleh anggota DPRD dari Fraksi Hanura ini marah-marah dengan melontarkan ucapan yang membawa-bawa TKW.

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Hongkong, Nur Halimah mengutuk keras pernyataan anggota DPRD tersebut karena sangat menciderai perasaan para TKW yang seolah-oleh pekerjaannya dipandang sangat rendah.

"Kami sangat menolak, kami sangat memprotes keras atas pernyataan bapak Warsit membawa-bawa nama TKW. Apa maksudnya?," ujar Nur kepada Liputan6.com melalui ponselnya, Minggu (22/3/2020).

 

Oknum anggota DPRD Blora tersebut saat itu mengatakan tak mau disamakan dengan TKW saat hendak dicek kesehatan berkenaan adanya upaya pencegahan Virus Corona Covid-19 oleh tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Blora, di Terminal Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Menurut Nur, sebagai anggota DPRD mestinya oknum itu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Blora dan Indonesia secara luas, tentang bagaimana cara mencegah Virus Corona Covid-19.

‘’Apakah di sini kami (TKI) merugikan Indonesia atau bapak Warsit atau bagaimana?,’’ dia bertanya, dengan nada kecewa.

Dia menuturkan, selama ini sekitar 180 ribu warga Indonesia di Hongkong ikut memberikan devisa kepada negara. Nur juga menyindir, bahwa dirinya dan TKW lain di luar negeri bukan menghabiskan uang tapi malah memberikan pemasukan kepada negara.

Untuk itu SBMI meminta Warsit secara kusus untuk meminta maaf kepada TKW yang saat ini berada di luar negeri.

‘’Kami minta kepada bapak Warsit secara terhormat untuk meminta maaf baik kepada masyarakat luas maupun pada buruh migran. karena jelas kami merasa sangat diremehkan, atas pernyataan bapak Warsit tersebut,’’ ucapnya.

 

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Anggota DPRD Menampik Hina TKW

Para TKW asal Indonesia bagi-bagi masker di Hongkong (Foto: Liputan6.com/Nur Halimah/Ahmad Adirin)
Para TKW asal Indonesia bagi-bagi masker di Hongkong (Foto: Liputan6.com/Nur Halimah/Ahmad Adirin)

Tenaga Ahli (TA) DPR RI Seno Margono menilai anggota DPRD Blora seharusnya mereka meminta maaf kepada publik atas insiden yang terjadi sepulang dari kunjungan kerja di NTB itu.

‘’Termasuk kepada TKW, TKI terus pada buruh migran dan Dinkes, dan khusus kepada Pak Edi (petugas medis yang dimarahi Warsit,’’ kata Seno.

Kejadian fatal kemarin banyak yang terlibat. Baik itu anggota DPRD yang misuh dengan kata-kata kotor, hingga ginjal-ginjal menunjukkan tingkah laku yang tidak selayaknya dilakukan oleh para wakil rakyat.

Seno menyampaikan, saat ini DPRD Blora mencoba membangun kembali citranya bahwa kejadian yang menunjukkan keangkuhan anggota DPRD itu adalah kesalahpahaman belaka antara pihak DPRD dan DKK Blora.

‘’Yang salah itu kamu (DPRD) karena bentak-bentak, yang mindah di sana (Terminal Padangan, Bojonegoro) juga Ketua DPRD,’’ ujarnya.

Tidak hanya itu, menurut Seno, atas adanya kejadian fatal yang telah terjadi ini, harus ada sanksi yang diberikan untuk beberapa anggota DPRD. Yakni Warsit yang marah-marah, lalu ada anggota DPRD yang membentak dan anggota DPRD yang berjoget jinggal-jinggal seolah meremehkan.

Menurut Seno, insiden itu yang terjadi pada Kamis, (19/3/2020) itu adalah kesalahan besar dan berpotensi menurunkan kredibilitas DPRD Blora sampai nasional.

"Tentunya ini sudah tertera dalam Badan Kehormatan DPRD," ucapnya.

Terpisah, anggota DPRD Blora Warsit mengaku bahwa dirinya tidak merasa merendahkan siapapun, termasuk TKW.

‘’Yang ku maksud bukan TKW karena yang kami kerja di dalam negeri Lombok, sedangkan TKW kerja dari luar negeri,’’ ujar Warsit.

Dengan alasan itu, SOP tes kesehatan berbeda harus diterapkan kepada anggota DPRD.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto dan Ketua Komisi D Ahmad Labib Hilmy saat dikonfirmasi Liputan6.com menyatakan bahwa pada Senin (22/3/2020) akan sesegera mungkin menggelar rapat lantaran insiden yang telah dilakukan para anggota DPRD Blora menjadi isu yang meluas se-nusantara.

Bahkan, insiden ini juga melukai perasaan para TKW di luar negeri.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya