PPKM Diperpanjang, Pengelola Wisata Gua Pindul Teriak Menyerah

Liputan6.com, Gunungkidul - Upaya pelaku wisata di Gunungkidul untuk tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19 mulai kembang kempis. Akibatnya tak jarang pelaku wisata mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah.

Salah satunya pengelola destinasi wisata Gua Pindul. Lewat Instagram @guapindul, pengelola destinasi wisata hits tersebut menyatakan menyerah usai pemerintah mengumumkan perpanjangan PPKM. Dalam video yang diunggah pada 23 Juli 2021 itu, pengelola Gua Pindul juga memprotes kebijakan PPKM tanpa ada solusi untuk pelaku wisata. 

"Pariwisata berduka, kami menyerah kawan. Hampir dua tahun kami terpuruk, dan saat ini kami benar-benar menyerah. Ajakan bangkit pariwisata tapi tidak dibarengi solusi. Adakah angin segar untuk kami? Tolong tuan, beri kami solusi. Jangan beri kami janji yang tidak pasti. Sehat-sehat kawan-kawan Dewabejo Goa Pindul," begitu isi narasi dalam video tersebut.

Setelah video ungkapan keresahan tersebut diunggah, laman komentar akun @goapindul ramai mendapat komentar dukungan dari warganet. Banyak warganet yang memberikan semangat dan mendoakan agar pandemi segera berakhir dan tempat wisata bisa beraktivitas seperti biasa.

Saat dikonfirmasi, Operator Wisata Gua Pindul Dewa Bejo Arif Sulistyo kepada Liputan6.com, Senin (26/7/2021) mengatakan, pihaknya memang benar-benar sedang terpuruk. Perpanjangan PPKM menurut Arif menjadi penyebabnya.

"Karena penyekatan maka tidak ada jalan masuk ke Gunungkidul sehingga kami pun tidak jalan," katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Arif berharap pemerintah mau memberikan relaksasi pada sektor pariwisata. Pemerintah harus memberikan sedikit pelonggaran di industri ini meskipun tetap dengan pengetatan protokol kesehatan. Misalnya ada kuota harian yang diberikan kepada pengelola objek wisata.

Karena ketika mereka menutup semua akses masuk maka secara otomatis industri pariwisata akan mati. Karena sektor pariwisata kini ini menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar warga Gunungkidul, apalagi saat ini kondisi Gunungkidul tengah dilanda musim kemarau, masa paceklik.

"Kalau ditutup total kan tidak mungkin berjalan. Ribuan orang akan makan dari mana. Mau bertani gimana wong ndak ada air," keluhnya.

Menurut Arif, pariwisata bisa tetap dibuka meski dengan protokol kesehatan. Sehingga industri ini tetap akan berjalan meski hanya kecil.

Selama pandemi Covid-19, hanya satu kali pihaknya menerima bantuan pemerintah, yaitu kompensasi terhadap para pelaku wisata. Beberapa juga mendapat satu kali bantuan sembako, dan ikut program insentif Rp600 per bulan per bulan.

"Kami harap tidak ada perpanjangan lagi selanjutnya. Kalau diperpanjang, besok kami pasang kain mori (putih) di pintu masuk," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Gunungkidul Hadi Hendra Prayoga mengatakan, memang kebijakan PPKM demi menekan penyebaran Covid-19 berkonsekuensi pada sektor ekonomi warga. Para pelaku wisata di Gunungkidul misalnya, merasa belum ada dukungan dari pemerintah.

Pihaknya tengah mencoba mengusulkan bantuan bagi pekerja sektor informal. Pihaknya sudah menawarkan ke Pemda DIY, namun masih menunggu realisasi. Menurutnya, usulan perlu diajukan terlebih dahulu mengingat skema penyaluran perlu diatur dari sana.

"Pekerja informal ini termasuk pedagang, nelayan, hingga pekerja di sektor wisata," ujarnya.

Hendra menyatakan pihaknya sudah memiliki data pekerja informal di Gunungkidul. Ia juga menyebut pemberian bantuan pernah dilakukan saat awal pandemi Covid-19. Saat itu sumber dananya dari APBD Gunungkidul.

Meski begitu, Hendra tak menampik penyaluran membutuhkan proses seperti kroscek data. Apalagi bantuan juga tidak hanya diberikan oleh Dinsos, tapi juga berbagai instansi. Dinsos Gunungkidul telah memulai penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 28.228 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Tiap KPM menerima uang senilai Rp600 ribu untuk dua bulan, Mei-Juni. Pemerintah pusat juga menginginkan adanya percepatan penyaluran bantuan di daerah," kata Hendra.