Liputan6.com, Mamuju - Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat teguran dari Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik. Rendahnya realisasi anggaran di tiap OPD itu pada semester pertama tahun anggaran 2022 menjadi alasan teguran diberikan.
Sejumlah OPD yang menjadi target sidak Akmal, yaitu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP), dinas kelautan dan perikanan, dinas pariwisata dan dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil).
Baca Juga
Advertisement
"Jangan perencanaan kegiatan di awal tahun malah dikasih menumpuk di akhir tahun. Harus ada percepatan pelaksanaan kegiatan, program dan serapan anggaran," jelas Akmal saat sidak, Rabu (13/07/22).
Akmal menambahkan, realisasi penggunaan APBD Sulawesi Barat berada di angka 40 persen lebih atau berada di urutan kedua tertinggi secara nasional. Hal itu harusnya menjadi tolak ukur pola komunikasi yang telah dilakukan OPD selama ini berjalan baik dan memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja.
"Kita mengedepankan pendekatan komunikasi ke semua OPD untuk mencari solusi dari permasalahan kegiatan, pelaksanaan program dan yang menghambat percepatan realisasi anggaran," ujar Akmal.
Karena itu, Akmal berharap sejumlah OPD yang realisasi serapan anggarannya masih rendah agar terus melakukan percepatan. Dia juga meminta OPD melakukan penyelarasan program antara aspirasi dari wakil rakyat di legislatif dengan program prioritas eksekutif.
"Itu menjadi sebuah kesatuan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Intervensi program dapat dilakukan agar dapat terealisasi secepatnya," jelas Akmal.
"Perencanaan harus matang, jangan berubah-ubah dalam realisasi pelaksanaannya. Seperti kegiatan yang bisa dijalankan di awal tahun ditempatkan di akhir tahun," tutup Akmal.