Momentum KTT ASEAN, IBC Dorong Kebijakan Sektor Usaha yang Kompetitif dan Ramah Bisnis

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah momentum KTT ASEAN ke- 43 dan penyelenggaraan ASEAN-Indo-Pacific Forum pekan ini, lembaga think tank dan riset Indonesian Business Council (IBC) mendorong penyusunan kebijakan sektor usaha yang kompetitif dan ramah bisnis.

Chief Executive Officer (CEO) IBC Sofyan Djalil mengatakan hal ini sangat penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 serta ASEAN 2045. Menurutnya sebuah negara menjadi maju karena memiliki kebijakan yang baik.

"Kebijakan yang baik untuk sektor usaha adalah yang ramah bisnis dan minim distorsi. Sehingga bisnis dan industri menjadi lebih kompetitif dan ikut memacu pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkeadilan," kata Sofyan melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (8/9/2023).

IBC merupakan salah satu partner komunitas pada penyelenggaraan ASEAN-Indo-Pacific Forum dan menggelar dialog bertema 'Passing the Torch for ASEAN-Indo-Pacific 2045' dengan pengambil kebijakan, perwakilan negara-negara ASEAN dan Indo-Pacific, serta pemimpin dunia usaha, akademisi, dan media.

Sofyan mengatakan IBC menghasilkan riset-riset serta kajian terkait kebijakan bisnis dan industri yang berdampak pada daya saing Indonesia. Riset tersebut berbasis pada data dan pengalaman industri sehingga IBC dapat merekomendasikan usulan kebijakan yang akan meningkatkan indeks daya saing Indonesia di pasar global.

IBC didirikan pada Februari 2023 dan merupakan inisiatif dari sektor publik dan swasta di Indonesia. IBC melakukan riset dan memformulasikan rekomendasi kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, kerjasama publik dan swasta, serta kolaborasi antar pelaku bisnis, baik di tingkat regional maupun global.

"IBC didukung oleh jaringan anggota yang kuat yang merupakan para pemimpin sektor bisnis dan industri. Pengalaman dan good corporate practice yang sukses dijalankan oleh dunia usaha ini akan menjadi dasar kajian IBC sehingga rekomendasi yang dihasilkan berbasis pada bukti-bukti dan praktek kerja yang nyata," katanya.

Saat ini terdapat beberapa riset dan kajian yang sedang dijalankan oleh IBC. Beberapa diantaranya adalah kebijakan aktivasi pasar karbon dan devisa hasil ekspor untuk sumber daya alam.

IBC akan mengundang masukan-masukan dan contoh praktik dari dunia usaha yang memiliki pengalaman di bidang ini. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menyempurnakan kebijakan yang sudah berjalan.

Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid mengatakan IBC juga bertujuan mempromosikan kolaborasi publik-swasta yang semakin kuat, agar dapat memenuhi kebutuhan mendesak untuk lebih berdaya saing di perekonomian global.