Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta sinergi antaranggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menghadapi potensi risiko bencana musim hujan tahun 2019-2020.
"Sinergitas ini untuk dalam rangka upaya memantapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Timur," ujarnya di sela Rapat Koordinasi (rakor).
Rakor antisipasi bencana Hidrometeorologi (gerakan tanah/longsor, banjir, angin kencang, cuaca ekstrem) diikuti para kepala daerah, kapolres/kapolresta, Dandim serta Danrem se-Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin, 23 Desember 2019, dilansir dari Antara.
Advertisement
Baca Juga
Ia berharap, rakor dapat memberi pencerahan tentang pentingnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan di daerah dan dapat mewujudkan kesamaan pandang, gerak, serta langkah untuk meningkatkan optimalisasi penanggulangan bencana di daerah.
"Bencana adalah urusan bersama maka mencegah bencana juga harus bersama-sama. Sebab niscaya kelak kita akan menuai manfaatnya bersama-sama pula," ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.
Menurut dia, tanpa ada kerja sama yang baik, penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak akan berjalan cepat, efektif dan efesien, tanggap, transparan, akuntabel serta responsif.
Â
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini
Jawa Timur Berpotensi Bencana
Sementara itu, Jawa Timur yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis sangat memungkinkan terjadinya bencana, baik disebabkan faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia.
Imbasnya, kata dia, menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan.
Oleh karena itu, Gubernur meminta pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan secara terus-menerus.
Selain itu, informasi terkait dengan bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan ditindaklanjuti dengan melakukan respons untuk mengurangi risiko yang mungkin dapat terjadi.
"Upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak harus dimulai saat prabencana," kata mantan menteri sosial tersebut.
Advertisement