PSI Surabaya Terjunkan Satgas Anti Politik Uang

Liputan6.com, Surabaya - Plt Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yusuf Lakaseng mengatakan seluruh kader PSI serta simpatisan partai politik diterjunkan menjadi satgas anti politik uang yang jumlahnya mencapai 400 orang.

Yusuf menyampaikan, pembentukan satgas politik uang ini karena PSI tidak mau lengah walaupun banyak survei yang memenangkan pasangan calon wali dan wakil wali kota Surabaya, nomor urut satu, Eri Cahyadi dan Armudji.

"Kami tidak lengah dan tetap melakukan kewaspadaan yang tinggi serta jangan sampai kemenangan itu pindah ke tempat lain karena mereka mampu membeli hati nurani warga Surabaya," ujar dia di Surabaya, ditulis Sabtu, (5/12/2020).

Yusuf mengatakan, satgas anti politik uang ini yang dilantik hanya 100 orang tapi yang bekerja akan lebih dari ini. Hal ini karena protokol kesehatan sehingga tidak bisa menghadirkan mereka di sini.

"Tugas mereka akan keluar masuk kampung melakukan ronda politik untuk menemukan dan mencari, jangan sampai praktek politik uang dan politik sembako itu masif, terstruktur dan sistematis," ujar dia.

Yusuf menuturkan, operasi satgas politik anti uang ini dilakukan selama masa tenang karena masa itu di mana operasi politik uang itu masih dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

"Kami menyiapkan pusat Informasi, ketika mereka menemukan praktek politik uang maka kita akan menindaklanjuti. Kita harapkan satgas ini melakukan aksi tangkap tangan dan tangkap basah terhadap pelaku-pelaku politik uang dan politik sembako," ucapnya.

Yusuf mengungkapkan, satgas anti politik uang itu dibentuk di seluruh RT/RW. Setiap Hari mereka akan berkeliling. Mencari kecurangan. Ketika mendapatkan informasi, tim itu bergegas turun. Mengumpulkan bukti-bukti. "Bentuknya bisa rekaman video, foto, serta kesaksian warga," ujar dia.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Tak sekadar mengumpulkan informasi. Satgas itu dibekali keahlian. Salah satunya pemahaman aturan terkait politik uang. Di dalam regulasi, memberikan pemberian untuk mengarahkan pemilih dilarang. "Satgas kami bisa melakukan penangkapan," ucapnya.

Ketika pelaku ditangkap, satgas tidak berwenang melakukan pemeriksaan. Pemberi dan penerima akan dibawa ke Bawaslu dan kepolisian. Untuk diproses lebih lanjut. "Adanya satgas ini kami berupaya meringankan beban Bawaslu," ucapnya

Sementara Sekretaris DPD PSI Surabaya Tjutjuk Supariyono menuturkan, satgas mulai beroperasi ketika masa tenang. Tepatnya pada 6 Desember hingga tanggal pencoblosan. Sebab, jeda itu merupakan waktu yang rawan. "Dimanfaatkan untuk politik uang," paparnya.

Tidak hanya di perkampungan, lanjut Tjutjuk, satgas politik anti uang juga melakukan pengamatan hingga titik terdekat dari TPS. "Lantaran disinyalir lokasi yang berdekatan dengan tempat pencoblosan kerap digunakan tindak kecurangan. Mengarahkan pemilih," ujarnya.