Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

BAORI

Calon tunggal Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Tengah (Kalteng) Christian Sancho, menggugat ke Badan Arbitrase Olahraga Nasional Indonesia (BAORI). Gugatan itu dia ajukan atas dugaan kecurangan dalam Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) yang berakhir buntu pada 23-23 Agustus lalu, Kamis (21/9/2023).
Tampilkan foto dan video
Calon Ketua Umum dalam Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musoprovlub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Tengah 23-24 Agustus 2023 yang berakhir buntu, Christian Sancho, bersama kuasa hukumnya Ari Yunus Hendrawan memperlihatkan surat gugatan di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).
Sancho Gugat KONI Kalteng ke Badan Arbitrase Olahraga
Julizar Idris Menggugat Hasil Musorprov KONI DKI Jakarta ke BAORI
Hasil Musorprov KONI DKI Digugat ke BAORI
Ketua Umum PB ISSI, Raja Sapta Oktohari (tengah) memberi keterangan saat soft launching Tour de Indonesia 2017 di Jakarta, Selasa (8/11). PB ISSI ingin mengembalikan kejayaan kompetisi balap sepeda bergengsi di tanah air. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
BAORI Belum Berhasil Mediasi Dualisme di PB ISSI
PBSI Sumatra Utara
Musprovlub Ulang PBSI Sumut Adalah Amanah BAORI
Loading

TRENDING

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
berita pilihan

Menaker Targetkan Pemda Tetapkan UMP 2025 Sebelum 25 Desember

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Batal Mogok Massal

Aksi unjuk rasa para buruh mendapat pengawalan 1.270 personel keamanan gabungan. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Prabowo Naikkan UMP 2025 Sebesar 6,5%, Buruh Bisa Terima

Berita Terbaru