Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Dispendukcapil Surabaya

Agus mengatakan, bahwa salah satu tugas dan kewajiban Dispendukcapil adalah melayani masyarakat terkait dengan pencatatan sipil.
Tampilkan foto dan video
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)
Dispendukcapil Catat Akta Perkawinan Beda Agama di Surabaya
Patung Suro dan Boyo di Surabaya, Jawa Timur (Foto: Dok Surabaya.go.id)
Pendatang di Kota Surabaya Mulai Didata Usai Libur Lebaran 2022
Mal Pelayanan Publik Siola Surabaya, Jawa Timur (Foto: Dok Humas Pemkot Surabaya)
17 Layanan Kependudukan Kini Terintegrasi dengan PN Surabaya
Mal Pelayanan Publik Siola Surabaya, Jawa Timur (Foto: Dok Humas Pemkot Surabaya)
Hanya 15 Menit, Begini Cara Urus Akta Perkawinan secara Virtual di Dispendukcapil Surabaya
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Foto: Dok Humas Pemkot Surabaya)
Pelayanan Kependudukan di Surabaya Terbanyak Kedua secara Nasional
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Foto: Dok Humas Pemkot Surabaya)
Pemkot Surabaya Keluarkan Layanan Pencatatan Akta Perkawinan secara Virtual
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Foto: Dok Humas Pemkot Surabaya)
Dispendukcapil Surabaya Tetap Buka Selama Libur Panjang Akhir Oktober 2020
Balai Kota Surabaya (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Dispendukcapil Surabaya Buka Layanan Khusus Perekaman Baru KTP Elektronik
Loading

TRENDING

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
berita pilihan

Menaker Targetkan Pemda Tetapkan UMP 2025 Sebelum 25 Desember

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Batal Mogok Massal

Aksi unjuk rasa para buruh mendapat pengawalan 1.270 personel keamanan gabungan. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Prabowo Naikkan UMP 2025 Sebesar 6,5%, Buruh Bisa Terima

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat HUT ke-20 KSPI di Jakarta, Rabu (6/2). Dalam acara ini Prabowo Subianto berkesempatan untuk menyampaikan pidato politik di hadapan ratusan buruh. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
berita pilihan

Naikkan Upah Minimum, Prabowo: Kita Perjuangkan Kesejahteraan Buruh

Berita Terbaru